BENGKULU, Catatan Jurnalist — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, memastikan ketersediaan dan distribusi pupuk nasional tetap aman di tengah tekanan global. Hingga awal Mei 2026, stok pupuk tercatat mencapai 1.162.680 ton, terdiri dari 788.858 ton pupuk subsidi dan 373.822 ton pupuk nonsubsidi.
Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengungkapkan bahwa dirinya mendapat instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk turun ke daerah secara rutin guna memastikan pupuk benar-benar sampai ke petani, dari hulu hingga hilir.
“Hampir setiap pekan saya turun ke daerah untuk mengecek langsung ketersediaan dan distribusi pupuk,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).
Dalam beberapa hari terakhir, Zulhas telah melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di Sumatera, seperti Pekanbaru, Jambi, Palembang, Bengkulu, hingga Lampung, guna memastikan penyaluran pupuk berjalan tepat waktu.
Pemerintah sendiri menetapkan alokasi pupuk bersubsidi nasional tahun 2026 sebesar 9.845.686 ton. Sebanyak 9,55 juta ton dialokasikan untuk sektor pertanian, sementara 295.686 ton untuk sektor perikanan.
Di wilayah Sumatera, realisasi penyaluran pupuk terus menunjukkan progres. Jambi mencatat penyaluran 18.189 ton (36,1 persen), Bengkulu 23.333 ton (30,7 persen), Sumatera Selatan 125.154 ton (39,7 persen), dan Lampung tertinggi dengan 274.476 ton (38,4 persen).
Selain memastikan distribusi, Zulhas juga meninjau pembangunan pabrik baru milik Pupuk Indonesia di Palembang yang progresnya telah mencapai sekitar 90 persen. Pabrik tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi produksi dan memperkuat ketahanan pupuk nasional.
Penguatan produksi ini dinilai penting di tengah dinamika pasar global. Konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk gangguan distribusi di Selat Hormuz, berdampak pada pasokan dan harga pupuk dunia.
Kondisi tersebut tercermin dari lonjakan harga pupuk internasional sepanjang Januari hingga Maret 2026. Harga urea, misalnya, naik signifikan dari Rp6,8 juta per ton menjadi Rp11,7 juta per ton atau meningkat sekitar 72 persen. Kenaikan juga terjadi pada jenis pupuk lainnya seperti ZA, SP-36, dan NPK.
Zulhas menegaskan, deregulasi pupuk menjadi langkah strategis untuk menjaga keterjangkauan harga bagi petani. Produksi pupuk nasional yang sebelumnya sekitar 6 juta ton kini meningkat menjadi 9,5 juta ton, yang berdampak pada kenaikan produksi beras nasional sekitar 8 persen atau setara 2,4 juta ton.
Kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025 yang mengubah tata kelola pupuk bersubsidi menjadi lebih efisien.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, menyatakan bahwa penyederhanaan regulasi membuat distribusi pupuk semakin tepat sasaran dan membantu industri menghadapi gejolak harga global.
Pemerintah memastikan, ketersediaan pupuk tidak hanya aman di gudang, tetapi juga tersalurkan secara merata hingga ke tangan petani tepat waktu. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas produksi pangan nasional sekaligus melindungi petani dari dampak fluktuasi pasar internasional.
