PALEMBANG, Catatan Jurnalist – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memastikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN) tetap akan dibayarkan. Namun, pencairannya dilakukan secara bertahap karena menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengatakan pembayaran TPP tetap menjadi komitmen pemerintah daerah meski saat ini kondisi fiskal mengalami tekanan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
“Pembayaran TPP tetap menjadi perhatian pemerintah. Pencairannya akan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi keuangan daerah,” ujar Ratu Dewa, Sabtu (4/7/2026).
Ia mengungkapkan, dana transfer dari pemerintah pusat yang diterima Pemkot Palembang mengalami pengurangan hingga hampir Rp424 miliar. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kapasitas anggaran daerah sehingga pemerintah harus melakukan penyesuaian dalam pengelolaan keuangan.
Menurutnya, penyesuaian anggaran dilakukan agar program-program prioritas tetap dapat berjalan tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Pemerintah harus mengatur skala prioritas penggunaan anggaran agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik meskipun kemampuan fiskal daerah mengalami penurunan,” katanya.
Ratu Dewa juga meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lebih cermat dalam menyusun serta menggunakan anggaran. Ia menegaskan sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi fokus utama karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Selain menjaga keberlangsungan pelayanan publik, Pemkot Palembang berupaya memenuhi hak ASN melalui pembayaran TPP secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Besaran TPP yang diterima setiap ASN, lanjut Ratu Dewa, tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan jabatan dan beban kerja masing-masing pegawai.
Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkot Palembang, mulai dari Sekretaris Daerah, para asisten, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, kepala sekolah, hingga pegawai pada jabatan lainnya.
Ratu Dewa berharap pengelolaan anggaran yang dilakukan secara hati-hati dapat menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal dan hak ASN dapat dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan fiskal pemerintah.
