PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Palembang, Mgs Syaiful Padli, menyoroti serius lonjakan kasus campak di Kota Palembang dalam penyampaian pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Palembang Tahun 2025 pada Rapat Paripurna, Senin (30/03/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKS tetap memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Palembang atas capaian penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 kategori Tingkat Madya. Namun, PKS mengingatkan agar kebijakan pemerintah lebih mengedepankan skala prioritas yang berpihak pada kepentingan masyarakat serta efisiensi anggaran.
Pada Rapat Paripurna ke-8, Fraksi PKS juga menyatakan persetujuannya agar LKPJ Tahun 2025 dibahas lebih lanjut di komisi-komisi DPRD bersama dinas terkait.
Juru bicara Fraksi PKS, Mgas Saiful Padli, menyampaikan sejumlah catatan penting, terutama terkait melonjaknya kasus campak yang dinilai perlu penanganan serius. Ia mengungkapkan, kasus campak meningkat tajam dari 70 kasus pada tahun 2025 menjadi hampir 649 kasus per 25 Maret 2026.
Selain isu kesehatan, Fraksi PKS juga mempertanyakan status reaktivasi sekitar 113 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang dinonaktifkan sejak Februari 2026.
Soroti Program Makan Bergizi Gratis di Palembang
Di bidang sosial, PKS menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sempat mengalami kendala, mulai dari perizinan hingga standar operasional prosedur (SOP) penyajian makanan, sehingga beberapa dapur sempat disuspensi oleh Badan Gizi Nasional.
Fraksi PKS juga menyoroti tata kelola pemerintahan, khususnya masih adanya jabatan kepala dinas yang diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt) melebihi batas waktu enam bulan sesuai aturan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Selain itu, kekosongan jabatan kepala UPTD Dukcapil akibat pensiun juga dinilai perlu segera diisi.
Untuk meningkatkan kinerja birokrasi, PKS menyarankan adanya rotasi camat dan lurah yang telah menjabat dalam beberapa periode sebagai upaya penyegaran organisasi.
Tak hanya itu, Fraksi PKS juga mengangkat persoalan sosial lainnya, seperti warga kurang mampu yang belum dapat menerima bantuan bedah rumah akibat terkendala legalitas lahan. Pemerintah diminta menghadirkan solusi konkret agar bantuan tersebut tepat sasaran.
baca juga :
Masalah infrastruktur turut menjadi perhatian, di antaranya banyaknya lampu jalan yang mati serta perlunya percepatan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) dari pengembang kepada pemerintah kota agar dapat diperbaiki melalui APBD.
Selain itu, Fraksi PKS mendorong penguatan regulasi melalui pengembalian Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar memiliki kekuatan hukum tetap sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007.
Mengakhiri penyampaiannya, Saiful Fadli mengajak seluruh pihak untuk bersinergi membangun Kota Palembang agar lebih maju dan sejahtera, sekaligus menyerahkan berkas pandangan umum Fraksi PKS kepada pimpinan rapat sebagai bagian dari tahapan pembahasan LKPJ.
Laporan: Vichy Ayusda
