BANDUNG, Catatan Jurnalist — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan program beasiswa bagi siswa SMA/SMK swasta tetap disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat Tahun 2026. Namun, alokasi anggaran tersebut akan dimasukkan melalui mekanisme pergeseran anggaran.
Dedi menjelaskan, langkah tersebut diambil lantaran pemerintah provinsi masih menunggu data pasti jumlah penerima beasiswa, yang baru dapat diketahui saat dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027.
“Mulai belajarnya nanti bulan Juni–Juli. Jadi hari ini belum bisa mendapat pembaruan data jumlah siswa kelas I yang tidak mampu di sekolah swasta tahun ajaran 2026/2027,” ujar Dedi Mulyadi, dikutip dari siaran pers Humas Jawa Barat, Rabu (4/2/2026).
Menurutnya, validitas data penerima menjadi faktor penentu dalam pengalokasian anggaran beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin yang bersekolah di SMA/SMK swasta. Pemerintah provinsi, kata dia, tidak ingin menganggarkan bantuan tanpa basis data yang jelas dan akurat.
Pernyataan Gubernur tersebut sekaligus merespons sorotan Komisi V DPRD Jawa Barat yang mempertanyakan belum tercantumnya alokasi beasiswa siswa miskin SMA/SMK swasta dalam APBD 2026. Komisi V sebelumnya mendesak Pemprov Jabar segera melakukan pergeseran anggaran agar hak pendidikan siswa dari keluarga tidak mampu tetap terjamin.
Meski belum tercantum secara eksplisit dalam dokumen APBD murni 2026, Dedi memastikan pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran beasiswa dengan nilai yang tidak kecil.
Berdasarkan siaran pers Humas Jawa Barat, total anggaran beasiswa siswa miskin SMA/SMK swasta yang disiapkan dalam APBD 2026 mencapai Rp218 miliar. Anggaran tersebut terdiri dari Rp150 miliar untuk beasiswa operasional sekolah swasta serta Rp68 miliar untuk beasiswa personal bagi siswa.
Dengan skema pergeseran anggaran ini, Pemprov Jawa Barat menargetkan bantuan pendidikan tetap tepat sasaran, sekaligus menjawab kekhawatiran publik terkait keberlanjutan akses pendidikan bagi siswa miskin di sekolah swasta.(Red)
