PAPUA BARAT DAYA, Catatan Jurnalist — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas lingkungan hidup kehutanan dan Pertanahan menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Aula BBKSDA km 16 sorong Papua Barat Daya. FGD dipimpin oleh Kepala Bidang (Kabid) BBKSDA Papua Barat Daya Sarteis Yulian SargimJumat (07/11/2025).
Kabid BBKSDA Papua Barat Daya Sarteis Yulian Sargim mengatakan FGD ini sebagai langkah strategis untuk konektivitas keberlanjutan pembangunan di provinsi Papua Barat pentingnya bermitra dan kolaborasi antar lintas sektor, seperti kehutanan pertanian, perikanan, dan lingkungan hidup serta NGO lainnya.
“33 lembaga mitra pembangunan yang ada di PBD dan mitra-mitra ini sudah ada sejak dulu sebelum Provinsi 38 ini ada. Mereka sudah berperan ditingkat masyarakat, Meskipun kini hadirnya Provinsi ini masih eksis dan menjadi peran penting mendukung program pemerintah,” Ujarnya dalam arahan tersebut.
“Kerjasama antara seluruh Mitra NGO sangat penting guna mengisi pembuangan di daerah dengan tujuan meningkatkan pelayanan masyarakat menjadi kemendirian diberbagai lintas sektor. Mitra pembangunan oleh Non-Governmental Organization (NGO) yang telah bekerja di provinsi Papua Barat Daya. kurang lebih dua tahun di provinsi ini. Nah, kinerja-kinerja daripada mitra kita yang ada ini mereka sudah bekerja baik dan sudah manfaatnya dirasakan oleh semua masyarakat,” ungkapnya.
Kepala Bidang Kabid BBKSDA Papua Barat Daya Sarteis Yulian Sargim menyebutkan sampai saat ini belum ada suatu forum stakeholder yang mengkoordinir semua program yang menjadi capaian kerja dari pada semua mitra pembangunan ini kepada pemerintah. Maka itu, kami berinisiasi akan membentuk satu Forum Multi Stakeholder Forum (MSF) guna berkolaborasi dengan pemerintah PBD.
“Harapannya ketika forum ini terbentuk maka pemerintah ini punya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka menengah dari provinsi Papua Barat Daya yang mana program-program kami yang di breakdown dalam Rencana Strategis (Renstra),” harapnya.
Sarties Yulian menekankan Melalui MSF akan menjadi bersinergi dengan Mitra pembangunan kami di pemerintahan. Dengan adanya itu pemerintahan melihat bagian mana yang tidak bisa membiayai, mana yang bisa.
“Nah itulah kami bisa memberikan program itu kepada mitra pembangunan untuk mereka dapat mengisi kegiatan-kegiatan tersebut. itu menjadi komitmen dan tujuan yang sangat diharapkan oleh pemerintah provinsi PBD,” imbuhnya.
Rapat FGD ini bertujuan untuk membahas dan merumuskan strategi serta langkah-langkah penguatan kerjasama dalam bidang Perhutanan Sosial demi mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah PBD.
Hadir dalam rapat tersebut perwakilan Babprida PBD, DLHKP perwakilan konservasi Indonesia, Flora fauna,serta pihak terkait. Partisipasi instansi ini menjadi bukti nyata mendukung program pemerintahan di daerah itu. Selain itu mereka membahas rencana secara bersama terkait akomodasi kegiatan yang mereka disepakati untuk melakukan kegiatan pembentukan Forum di bulan Februari 2026 nantinya.
Laporan: Eskop Wisabla
