SORONG, Catatan Jurnalist – Kegiatan penguatan kelembagaan pengawas pemilu di PBD kegiatan berlangsung di hotel Belagri and convention kota Sorong dibuka Asisten Gubernur III Bidang Administrasi Umum PBD Atika Rafika bersama dengan Kesbangpol PBD, perwakilan Kejari Sorong.
Ketua pelaksana kegiatan Mesak Sesa mengatakan kegiatan ini diikuti oleh jajaran pengawas pemilu provinsi dan kabupaten/kota sebagai upaya meningkatkan kapasitas dan memperkuat sinergi serta evaluasi pemilu mendatang merupakan amanat konstitusi, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawas serta menjaga integritas lembaga dan penyelenggaraan pemilu di masa depan.
“Pelaksanaan kegiatan ini mencakup peningkatan kapasitas internal koordinasi yang lebih baik dengan berbagai pihak mulai dari pemerintah, TNI polri, tokoh masyarakat tokoh agama tokoh pemuda mahasiswa pihak media serta dukungan masyarakat dalam mensukseskan pemilu dan pemilihan kepala daerah di PBD,” kata Mesak Sesa yang juga Kabag administrasi dan SDM di Pemprov Papua Barat Daya, Rabu (17/09/2025).
“Kegiatan ini tercatat lamanya selama tiga hari tanggal 17 hingga 19 September 2025. Peserta yang turut berpartisipasi dalam kegiatan inisebanyak 90 peserta, terdiri dari 60 orang berasal dari eksternal dan 30 dari internal,” Mesak Sesa.
Baca Juga:
Ketua Bawaslu PBD Farli Sampetoding Rego Teradu, menegaskan bahwa penguatan kelembagaan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Menurutnya, kualitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan dan sumber daya pengawas pemilu di lapangan.
“Kegiatan kemarin di bulan Agustus itu kami rasa kurang berjalan. Tapi dari pesertanya kami rasa perlu ada teman-teman, mahasiswa. Makanya di hari ini itu tentu kami lakukan. Kami lakukan lagi dengan harapan mendapat informasi dan masukan. dari masyarakat dengan keterlibatan. Teman-teman yang diundang baik dari kelompok organisasi mahasiswa, kelompok suku-suku yang ada di kota Sorong ini,” kata Farli Sampetoding Rego Teradu.
“Kita dapat banyak informasi yang tentunya bahwa kita merujuk pada keputusan MK ini pasal 135 ini kan sudah ada. Tentu undang-undang pemilu itu pasti direvisi lagi. Maka pada kesempatan ini ya, kita Evaluasi kembali terhadap pemilu dan pilkada yang kemarin. Tentu ya, kami berharap minimal setelah kegiatan ini ya, paling tidak apa yang didiskusikan. Agar kegiatan ini dapat memperkaya informasi. Dari masalah-masalah kemarin kita mitigasi, jadi sebelum undang-undang itu terbit ya sudah ada mitigasi yang bisa kita lakukan,” imbuhnya.
Farli Sampetoding juga menyebutkan Pengawas pemilu di semua tingkatan harus memiliki pemahaman yang sama terhadap regulasi, kode etik, serta strategi pengawasan. Dengan demikian, potensi pelanggaran dapat diminimalisasi.
“Kegiatan penguatan kelembagaan ini, Bawaslu berharap seluruh jajaran pengawas semakin solid, profesional, dan berintegritas dalam mengawal pesta demokrasi. komitmennya untuk terus memperkuat kapasitas pengawas demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia,” terangnya.
Selain pembekalan materi, kegiatan ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif dan studi kasus terkait potensi sengketa pemilu, penggunaan teknologi informasi, hingga strategi komunikasi publik. Para peserta menyambut positif kegiatan ini karena dinilai memberikan pemahaman praktis yang dapat langsung diterapkan di wilayah masing-masing.
Penguatan kelembagaan Bawaslu PBD ini menghadirkan narasumber kompeten diantaranya Aria Bima wakil ketua komisi II DPR RI, Dayanto Ta Bawaslu RI, Alan Cristian singkali, sekretaris umum GAMKI, Andarias Daniel Kambu, ketua KPU PBD, Dr. A. Sakti R. S. Rakia, dekan fakultas Hukum UNAMIN.
Lapora; Eskop Wisabla
