SORONG, Catatan Jurnalist – Sebagai garda terdepan dalam menjaga demokrasi, Badan pengawasan pemilihan umum Papua Barat Daya (Bawaslu PBD) menyelenggarakan kegiatan penguatan kelembagaan pengawas pemilu, bertempat di Hotel Belagri and convention, kota Sorong ,Rabu (17/9/2025).
Di tengah berbagai tekanan, pengawas harus tetap berpegang teguh pada integritas, profesionalisme, dan keberanian. Kegiatan penguatan kelembagaan pengawas pemilu bukan hanya agenda formalitas, melainkan sebuah langkah strategis untuk memperkuat demokrasi, menjaga integritas bangsa, dan memastikan suara rakyat benar-benar dihargai.
Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu melalui Asisten Gubernur Papua Barat Daya Bidang Administrasi Umum Atika Rafika menyampaikan Pemilu merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi. Melalui pemilu masyarakat diberikan hak konstitusional untuk menentukan arah pembangunan, memilih pemimpin, dan menyalurkan aspirasi. Namun, kualitas pemilu sangat ditentukan oleh integritas prosesnya. Tanpa pengawasan yang kuat, pemilu rentan disalahgunakan dan berpotensi melahirkan konflik
sosial.
“Sebagai Provinsi termuda, di Papua Barat Daya, pemilu memiliki dimensi khusus. Wilayah kita kaya dengan keragaman etnis, budaya, bahasa, serta memiliki karakter geografis yang menantang. Oleh karena itu, pengawasan pemilu di sini tidak sekadar mengawasi prosedur administratif, tetapi juga menjaga harmoni. sosial, mengawal partisipasi, dan mencegah potensi
konflik yang bisa timbul akibat perbedaan pilihan politik,” kata Atika Rafika.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, Kelembagaan pengawas pemilu adalah benteng demokrasi. Tugas yang dijalankan oleh Bawaslu dan jajarannya bukan hanya memantau jalannya tahapan pemilu, tetapi juga memastikan bahwa seluruh peserta pemilu, penyelenggara, dan pemilih berjalan dalam koridor aturan yang sudah ditetapkan. Tanpa pengawas pemilu yang kuat, independen, dan profesional, demokrasi kita bisa rapuh.
“Oleh sebab itu, penguatan kelembagaan pengawas pemilu menjadi sangat penting. Hal ini menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembenahan sistem dan mekanisme kerja, serta sinergi dengan berbagai pihak. Semua itu harus dijalankan secara simultan agar hasilnya maksimal.Kita semua mengetahui bahwa Papua Barat Daya memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemilu,” ungkap Atika.
Atika juga menyampaikan sejumlah faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pemilihan umum.
“Pertama, faktor geografis. Wilayah PBD yang luas, terdiri dari pulau-pulau, pegunungan, dan daerah terpencil, sering menyulitkan distribusi logistik pemilu. Kondisi ini juga menyulitkan pengawasan langsung di lapangan. Kedua, faktor sosial budaya. Papua Barat Daya adalah rumah bagi beragam etnis, bahasa, dan tradisi lokal.Keragaman ini adalah kekuatan, tetapi juga dapat menjadi tantangan jika tidak dikelola dengan baik. Misalnya, adanya perbedaan pemahaman terkait aturan pemilu, atau praktik-praktik politik yang dipengaruhi oleh norma adat dan Ketiga faktor teknologi dan informasi. Di era digital, pemilu kita tidak hanya menghadapi persoalan klasik seperti politik uang atau manipulasi suara, tetapi juga ancaman misinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian yang tersebar melalui media sosial. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilu,” jelas Atika.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Asisten Gubernur III Bidang Administrasi Umum PBD Atika Rafika rekomendasi strategis penting sebagai yang dapat dilakukan Bawaslu dalam mendukung dalam melaksanakan tugasnya, antara lain:
- Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas. Pengawas pemilu perlu mendapatkan pelatihan berkelanjutan, baik terkait aspek hukum, teknis, maupun komunikasi publik. Pengawas harus mampu membaca situasi di lapangan, memahami regulasi dengan baik, serta bisa menjelaskan aturan kepada masyarakat dengan bahasa yang sederhana.
- Penguatan Mekanisme Pelaporan dan Respons Cepat. Harus ada sistem pelaporan yang mudah diakses masyarakat, termasuk melalui teknologi digital. Mekanisme respons cepat juga perlu dibangun, agar laporan pelanggaran dapat segeraditindaklanjuti sebelum menimbulkan masalah yang lebih besar.
- Sinergi Antar-Lembaga. Pengawas pemilu tidak bisa bekerja sendiri. Diperlukan koordinasi erat dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, serta organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan situasi kondusif sekaligus memperkuat legitimasi pengawasan.
- Perlindungan Integritas Pengawas. Pengawas harus dilindungi dari ancaman, intimidasi, atau intervensi politik. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum harus menjamin keamanan mereka, sehingga pengawas dapat bekerja secara independen.
- Pendekatan Berbasis Komunitas. Pengawasan harus melibatkan komunitas lokal. Tokoh adat, pemuda, dan organisasi perempuan dapat dilibatkan dalam pendidikan pemilih, sosialisasi aturan, serta deteksi dini potensi konflik.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung penuh penguatan kelembagaan pengawas pemilu. Dukungan ini akan diwujudkan melalui beberapa langkah konkret.
Fasilitasi Infrastruktur dan Logistik. Pemerintah daerah siap membantu Bawaslu dalam hal ketersediaan sarana prasarana untuk kegiatan sosialisasi, pelatihan, maupun distribusi logistik pengawasan, Koordinasi Lintas OPD. Melalui Sekretaris Daerah dan Kesbangpol, akan dilakukan koordinasi lintasperangkat daerah agar dukungan administratif maupun teknis berjalan dengan baik, Alokasi Anggaran Pendukung.
“Kami akan memastikan agar kebutuhan pengawasan yang strategis dapat difasilitasi melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah, dukungan Edukasi Publik. Pemerintah PBD siap bekerjasama dengan Bawaslu dalam program pendidikan politik masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah terpencil dan sulit dijangkau,” imbunya lagi.
“Saya berharap saudara-saudari semua menjadi teladan bagi masyarakat dalam hal kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Mari kita jadikan pengawasan pemilu bukan sekadar rutinitas, tetapi bagian dari upaya membangun budaya politik yang sehat, beradab, dan bermartabat. Di tanah Papua Barat Daya yang kita cintai ini, mari kita tunjukkan kepada Indonesia bahwa demokrasi bisa tumbuh dengan menghargai kearifan lokal, menjaga persatuan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan,” tukasnya.
Pemerintah PBD berharap kegiatan ini menghasilkan rumusan rumusan strategis yang bisa dijadikan pedoman nyata dalam pengawasan pemilu di PBD lahirnya standar operasional yang sesuai dengan kondisi lokal, modul pelatihan yang aplikatif, serta jaringan koordinasi yang solid. Kegiatan hari ini memberikan manfaat, tidak hanya bagi kelancaran pemilu yang akan datang, tetapi juga bagi penguatan demokrasi dan pembangunan daerah, khususnya PBD.
Laporan; Eskop Wisabla
