SORONG, Catatan Jurnalist — Front Mahasiswa Yahukimo se- Indonesia kota (FMYI) Studi Sorong Menggelar Seminar Terbuka konsolidasi ke-II dengan tema” Papua Darurat Militer dan investasi” di Gedung Mezba Doa Jalan pendidikan km 8 kota Sorong Papua Barat Daya, Minggu (11/1/2026).
Kegiatan ini sebagai ruang diskusi dan konsolidasi gerakan dalam menyikapi dinamika situasi daerah serta persoalan Tanah Papua yang bertujuan memperkuat pemahaman kritis, merumuskan sikap bersama, serta menyatukan langkah aksi yang bermartabat dan berlandaskan kepentingan rakyat.
Mereka membahas tentang isu mendesak di Papua mulai dari operasi militer, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) deforestasi sumber daya alam, hingga pengungsian masyarakat sipil dibeberapa daerah di wilayah Papua seperti Yahukimo, Pegunungan Bintang, Maybrat, Intan Jaya, Induga dan lainnya. Mereka menilai kuat bahwa konflik dan kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran HAM tidak terlepas dari Klaimnya Indonesia atas tanah Papua sejak 1961.
Dalam seminar terbuka tersebut, peserta menyoroti keterkaitan antara peningkatan kehadiran aparat militer dan masifnya investasi skala besar di wilayah Tanah Papua. Lebih khusus di kabupaten Yahukimo, Dinamika ini dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat adat, khususnya menyangkut penguasaan tanah ulayat, ruang hidup, serta rasa aman warga sipil.
Isu militer dan investasi menjadi sorotan utama dalam Seminar Terbuka ini terutama terkait meningkatnya kehadiran aparat keamanan di wilayah-wilayah yang menjadi sasaran proyek investasi berskala besar. Peserta menilai bahwa pendekatan keamanan kerap berjalan seiring dengan kepentingan investasi, khususnya di sektor pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur, yang berpotensi memicu konflik sosial, pelanggaran hak asasi manusia, serta mengabaikan hak masyarakat adat atas tanah ulayat.
FMYI menekankan Investasi di Tanah Papua menjadi isu krusial yang terus diperdebatkan karena kerap tidak berjalan seiring dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak masyarakat adat. Berbagai proyek investasi di sektor pertambangan, perkebunan, dan infrastruktur dinilai lebih mengutamakan kepentingan modal dibandingkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).
Forum seminar menyoroti bahwa masuknya investasi sering kali berdampak pada perampasan tanah ulayat, kerusakan lingkungan, serta konflik horizontal maupun vertikal. Selain itu, investasi yang tidak transparan berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi dan memperkuat ketergantungan daerah tanpa mendorong kemandirian masyarakat lokal.
Koordinasi FMYI kota Studi Sorong, Antinus Giban menjelaskan bahwa konsolidasi ke-II ini dampak hidup dan sering menunjukkan solidaritas dan kebersamaan oleh seluruh mahasiswa Papua yang di kota sorong. Menurutnya komitmen mahasiswa bahwa konsolidasi serupa akan terus dilanjutkan, sambil menunggu arahan dari FMYI pusat.
Ia mengatakan militer di Yahukimo kerap berlebihan. Maka itu kesempatan ini kami mendesak kepada pemerintah daerah terutama bupati dan DPR sebagai perwakilan rakyat segera mengambil tindakan untuk menangani masalah serius ini,” kata Antinus Giban.
“Rencana Penempatan pos-pos militer di 51 distrik di kabupaten Yahukimo dan rencana pengoperasian investasi berberapa distrik, kami mahasiswa kota Sorong tegas menolak. Karena itu ancaman serius bagi masyarakat sipil bukan mengayomi rakyat. Menurutnya investasi adalah sumber utama menciptakan konflik di daerah,” imbuhnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Yahukimo harus berpihak kepada masyarakat, ada masyarakat ada pimpinan dan sebaliknya. Pemerintah Daerah jangan berbicara soal untuk diri sendiri tapi pentingnya kepentingan masyarakat.
Sementara itu penanggung jawab FMYI kota Studi Sorong, Yally Dapla mengatakan pendoropan kerap terjadi dari Sorong sampai Samarai berkala Besar dan meningkat.
“Masyarakat adat hidup dalam ketakutan. Aktivitas berkebun, berburu, hingga pendidikan anak-anak terganggu akibat operasi militer yang terus dilakukan,” kata Yally.
“Kami mendesak pemerintah daerah dalam hal ini gubernur papua enam provinsi di wilayah tanah Papua dan seluruh bupati di setiap kabupaten segera tarik militeri dari daerah tersebut,” imbuhnya.
Yally menyebutkan khusus di kabupaten Yahukimo para mahasiswa agara pemerintah meninjau UU TNI.
“Kami mahasiswa mendesaak Bupati, DPR untuk pentingnya meninjau Undang-Undang (UU) No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ia menilai pengiriman TNI-Polri wilayah Yahukimo tidak sesuai Standar Operasional Prosedur. Selain itu peserta seminar mendesak presiden RI Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tarik Militer Organik Militer Anorganik dari wilayah papua,” terangnya.
Yally menyebutkan rakyat Papua hari ini tidak butuh investasi, tidak butuh penerapan militer. Tetapi rakyat Papua meminta itu buka ruang dialog supaya pembebasan bangsa tercipta. Orang Papua Hidup nyaman diatas tanah sendiri.
“Negara Indonesia negara hukum dan negara demokrasi. Sehingga kami minta buka ruang untuk jurnalis internasional untuk mendokumentasikan bersoalan papua. papua krisis kemanusiaan dan pelanggaran HAM,” ungkapnya.
“Kami mengajak kepada seluruh pihak yaitu mahasiswa pemuda, LSM, masyarakat adat, solidaritas kemanusiaan terus berkomitmen bergerak perjuang melawan kapitalisme militerisme kolonialisme, Dan imperialisme di papua. Setiap warga negara hak yang sama untuk hidup aman tanpa ganguan, tekanan pihak lain,” tegasnya.
Seminar tersebut menghadiri Narasumber yaitu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kaki Abu Leonardus Ijie membahas tentang pelanggaran HAM di tanah Papua, ketua KNPB wilayah Sorong memaparkan tentang pendidikan politik bangsa papua, intelektual Pinus Heluka membahas perjuangan kemerdekaan papua Barat dalam sudut pandang Alkitab, aktivis mahasiswa Enes Yally Dapla membahas peran mahasiswa melindungi hutan Adat.
Laporan: Eskop wisabla
