PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis digital dengan mengikuti Forum KOMDIGI Digital Insight: Better Governance yang digelar di Aryaduta Hotel Medan, Rabu (1/7/2026).
Forum yang berlangsung selama dua hari tersebut menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan komunikasi publik di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Kegiatan dibuka oleh Staf Ahli Wali Kota Medan Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Dr. Adlan, serta diikuti kepala dinas, praktisi komunikasi, dan pemangku kepentingan dari berbagai daerah.
Kepala Dinas Kominfo Kota Palembang, Kemas Haikal, mengatakan transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu membangun komunikasi yang efektif, terbuka, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Forum ini menjadi momentum untuk berbagi pengalaman, memperkuat kolaborasi antardaerah, sekaligus meningkatkan kapasitas pemerintah dalam menghadapi dinamika komunikasi digital yang terus berkembang,” ujarnya.
Selama forum berlangsung, para peserta mendapatkan pembekalan mengenai strategi pengelolaan media sosial pemerintah, pemanfaatan data dan analisis percakapan publik, teknik menyerap aspirasi masyarakat melalui platform digital, hingga penyusunan strategi komunikasi yang efektif dalam mendukung berbagai program pemerintah.
Menurut Kemas Haikal, penguatan komunikasi digital menjadi kebutuhan penting karena media digital kini menjadi salah satu sarana utama pemerintah dalam menyampaikan informasi, membangun kepercayaan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
Melalui keikutsertaan dalam Forum KOMDIGI Digital Insight: Better Governance, Pemerintah Kota Palembang berharap dapat mengadopsi berbagai inovasi dan praktik terbaik dalam pengelolaan komunikasi publik berbasis digital.
Kominfo Palembang berkomitmen terus mendorong terciptanya pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
