PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Gelombang kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat mulai menggema di daerah. Setelah aksi mahasiswa ramai terjadi di Jakarta, kini ribuan mahasiswa di Sumatera Selatan bersiap turun ke jalan menggelar demonstrasi besar-besaran di Kantor DPRD Sumsel, Senin (15/6/2026).
Aksi yang digalang oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai perguruan tinggi di Sumsel itu diperkirakan akan diikuti sekitar 500 hingga 1.000 mahasiswa.
Koordinator BEM Nusantara Sumatera Selatan, Ilham, mengatakan massa aksi berasal dari sejumlah kampus di Palembang dan daerah lainnya, seperti Universitas Sriwijaya (Unsri), IBA, Taman Siswa, Politeknik Setia Mandiri, serta berbagai perguruan tinggi lainnya.
“Kami memperkirakan sekitar 500 sampai 1.000 mahasiswa akan turun menyampaikan aspirasi secara damai,” ujar Ilham.
Massa dijadwalkan berkumpul di kampus masing-masing sejak pukul 09.00 WIB sebelum melakukan long march menuju Gedung DPRD Sumsel yang menjadi titik utama penyampaian aspirasi.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa lima tuntutan utama yang menyasar sejumlah program pemerintah dan persoalan yang dinilai menjadi keresahan masyarakat.
Salah satu tuntutan yang menjadi sorotan adalah desakan penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP). Menurut mahasiswa, kedua program tersebut berpotensi membuka ruang terjadinya praktik penyimpangan dan korupsi jika tidak diawasi secara ketat.
Tak hanya itu, mahasiswa juga menuntut pemerintah agar lebih efisien dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta menghentikan berbagai bentuk pemborosan anggaran.
Isu energi juga menjadi perhatian dalam aksi kali ini. Mahasiswa mendesak pemerintah dan Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang masih sering terjadi di sejumlah daerah.
Mereka menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax telah berdampak pada meningkatnya tekanan masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi, sehingga memicu antrean panjang hingga kelangkaan di lapangan.
Selain persoalan ekonomi, mahasiswa juga menyoroti isu penegakan hukum dan reformasi sektor keamanan. Massa meminta agar TNI dan Polri ditempatkan sesuai dengan fungsi dan ranah organisasinya sebagaimana diamanatkan dalam reformasi.
Tuntutan lainnya adalah mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia yang hingga kini dinilai belum sepenuhnya terungkap.
Adapun lima tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut yakni:
- Menolak pemborosan penggunaan APBN.
- Menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP).
- Mendesak evaluasi terkait kelangkaan dan distribusi BBM.
- Menempatkan TNI dan Polri sesuai fungsi dan ranah organisasinya.
- Mengusut tuntas dalang di balik kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM.
Aksi ini diprediksi menjadi salah satu demonstrasi mahasiswa terbesar di Sumatera Selatan tahun ini. Aparat keamanan juga disiagakan untuk mengawal jalannya aksi agar berlangsung tertib dan kondusif.
Mahasiswa menegaskan demonstrasi yang digelar merupakan bentuk kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah sekaligus upaya menyuarakan aspirasi masyarakat yang dinilai belum terakomodasi.
