PALEMBANG || Catatan Jurnalist — Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru kembali melakukan penyegaran birokrasi dengan melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 154 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel, Pelantikan ini menjadi sinyal kuat tuntutan kinerja konkret dan percepatan pelayanan publik.
Prosesi pelantikan yang digelar di Aula Putri Kembang Dadar BPSDMD Provinsi Sumsel tersebut melibatkan pejabat struktural dan fungsional dari berbagai eselon dan perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan langkah strategis untuk mendorong birokrasi yang produktif, adaptif, dan berorientasi hasil.
“Jabatan ini adalah penghargaan negara sekaligus amanah. Saya menuntut kinerja yang menghasilkan produk dan inovasi, bukan sekadar rutinitas laporan,” tegas Herman Deru, Kamis (15/01/2026).
Ia menekankan bahwa setiap pejabat harus bekerja dengan target yang jelas, estimasi waktu yang terukur, serta hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak diukur dari proses, tetapi dari capaian institusi.
“Saya tidak menilai siapa paling sibuk, tapi siapa yang paling berdampak,” ujarnya.
Gubernur juga menjelaskan pembagian peran di tingkat pimpinan daerah, di mana Wakil Gubernur berfokus pada fungsi pengawasan, sementara Sekretaris Daerah menjadi pengendali utama administrasi dan manajemen birokrasi. Meski demikian, Herman Deru menegaskan bahwa kunci keberhasilan tetap berada di tangan seluruh perangkat daerah.
Selain kinerja, ia mengingatkan pentingnya disiplin, kepatuhan terhadap aturan, serta etika aparatur negara, baik dalam pelayanan, komunikasi, maupun sikap di ruang publik.
Tak luput, Herman Deru juga menyoroti konsistensi antara kinerja nyata dan citra di ruang digital, agar kepercayaan publik terhadap birokrasi tetap terjaga di era keterbukaan informasi.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Edward Candra, para kepala OPD, serta jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Laporan: Dede Sunarya
