PALEMBANG, Catatan Jurnalist – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Aktivis Transformatif Pemuda dan Mahasiswa (HANTAM) Sumatera Selatan berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (13/3/2026).
Aksi yang dijadwalkan mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai itu diperkirakan diikuti sekitar 50 orang massa. Dalam pemberitahuan aksi yang disampaikan kepada Kapolrestabes Palembang melalui Kasat Intelkam, mahasiswa HANTAM menyatakan aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan terhadap rencana pengadaan fasilitas di lingkungan pimpinan DPRD Sumsel yang dinilai tidak memiliki urgensi bagi kepentingan masyarakat.
Koordinator aksi menyebutkan, berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), terdapat rencana pengadaan meja biliar untuk pimpinan DPRD Sumsel. Anggaran yang teridentifikasi di antaranya untuk Ketua DPRD Sumsel sebesar Rp151 juta dan Wakil Ketua III DPRD Sumsel sebesar Rp335,9 juta, sehingga total rencana anggaran mencapai Rp486,9 juta.
Mahasiswa menilai rencana pengadaan tersebut berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat, terutama di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi rakyat Sumatera Selatan.
Ketua Umum Kor Pres HANTAM, Ulil Mustof menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:
“Poin Tuntutan :
- Mendesak pimpinan DPRD Sumatera Selatan untuk menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Sumatera Selatan atas polemik rencana pengadaan meja biliar yang dinilai melukai rasa keadilan publik, mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada rakyat.
- Mendesak dilakukan evaluasi terhadap seluruh pimpinan DPRD Sumatera Selatan, termasuk Ketua DPRD Sumsel Andie Dinialdie, atas keputusan kebijakan yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat.
- Mendesak partai politik masing-masing pimpinan DPRD Sumatera Selatan untuk mengambil sikap tegas terhadap kadernya, apabila terbukti melakukan kebijakan yang merusak kepercayaan publik.
- Mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawas keuangan untuk menelusuri dugaan mark-up harga serta potensi penyalahgunaan anggaran baik dalam rencana pengadaan maupun yang telah dilaksanakan.
- Mendesak DPRD Sumatera Selatan kembali menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat, dengan membuat kebijakan dan keputusan yang benar-benar berpihak pada kemaslahatan masyarakat Sumatera Selatan, khususnya dalam menyelesaikan persoalan nyata rakyat seperti pembangunan infrastruktur, pembukaan lapangan kerja, efisiensi anggaran, serta pengurangan kesenjangan sosial.
Melalui aksi ini, mahasiswa berharap DPRD Sumsel dapat kembali menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat dengan membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, efisiensi anggaran, dan pengurangan kesenjangan sosial.” ungkap Ulil.
Sejumlah anggaran pengadaan fasilitas untuk rumah dinas pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan menuai sorotan publik. Hal ini setelah beredarnya data paket pengadaan yang menunjukkan nilai anggaran mencapai miliaran rupiah untuk berbagai fasilitas rumah dinas dan kantor di lingkungan DPRD Sumsel.
“Berdasarkan data yang beredar, terdapat sejumlah paket pengadaan dengan nilai cukup besar, di antaranya pengadaan lampu gantung hias untuk rumah dinas Wakil Ketua I DPRD Sumsel dengan pagu anggaran sekitar Rp604 juta. Selain itu, pengadaan mebelair rumah dinas Wakil Ketua I DPRD Sumsel mencapai Rp2,29 miliar, serta pengadaan mebelair rumah dinas Wakil Ketua III sebesar Rp2,30 miliar,” jelas Dimisioner Ketua Umum HMI Kota Palembang itu.
“Tidak hanya itu, anggaran lainnya juga tercatat untuk pengadaan alat pendingin kantor DPRD Sumsel sebesar Rp658 juta, pengadaan mebelair ruang Fraksi Demokrat senilai Rp1,24 miliar, serta pengadaan alat kebersihan (calmic hygiene) rumah dinas Wakil Ketua III sebesar Rp354 juta. Dalam daftar tersebut juga tercantum pembangunan arsitektur aula tahap II di rumah dinas Wakil Ketua II DPRD Sumsel dengan pagu anggaran mencapai Rp1,87 miliar. Selain itu terdapat pula pengadaan alat listrik Kantor I Sekretariat DPRD Sumsel sebesar Rp300 juta, pengadaan hordeng rumah dinas pimpinan DPRD Rp200 juta, hingga pengadaan meja biliar rumah dinas Ketua DPRD Sumsel senilai Rp151 juta,” terang Ulil.
Beredarnya rincian anggaran ini memicu berbagai tanggapan dari masyarakat, khususnya terkait prioritas penggunaan anggaran daerah di tengah kebutuhan publik yang dinilai masih sangat besar.
Sejumlah pihak menilai anggaran tersebut perlu dijelaskan secara transparan oleh pihak terkait agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Transparansi dinilai penting untuk memastikan penggunaan anggaran daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang berlaku.
Sementara itu Humas DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hadianto menyampaikan pihaknya telah menerima aspirasi yang disampaikan masyarakat, Ia menyebutkan DPRD Sumsel melalui Ketua Komisi IV Yansuri telah menjelaskan sejumlah tuntutan masyarakat tersebut telah dibatalkan.
“Terkait tuntutan masyarakat, telah disampaikan sebelumnya oleh Ketua Komisi IV DPRD Sumsel telah membatalkan sejumlah tuntutan yang disampaikan masyarakat,” kata Hadianto.
Laporan : Dapites
