BELU, Catatan Jurnalist.com — Dari beranda perbatasan Republik Indonesia–Timor Leste (RI–RDTL), suara penghormatan untuk insan pers kembali menggema. Momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2026 menjadi pengingat bahwa pers bukan sekadar penyampai kabar, melainkan penjaga nurani demokrasi.
Apresiasi itu disampaikan dua anggota DPRD Kabupaten Belu, Riki Rikardus Lopez (PSI) dan Mundus Tita (NasDem), yang secara terpisah menegaskan posisi strategis pers sebagai pilar keempat demokrasi, terutama di wilayah perbatasan yang kerap luput dari sorotan pusat.
Bagi Riki Rikardus Lopez, legislator Dapil 4 Belu, pers adalah benteng integritas informasi. Di tengah banjir informasi dan derasnya arus digital, peran jurnalis justru semakin krusial.
“Terima kasih kepada insan pers yang terus bekerja dengan integritas, keberanian, dan tanggung jawab. Pers adalah pilar demokrasi yang menjaga nalar publik dan berdiri di garis depan dalam mencerdaskan masyarakat,” ujar Riki, Senin (9/2).
Ia mengingatkan, kecepatan dalam menyajikan berita tidak boleh mengorbankan akurasi dan keberimbangan. Profesionalisme, menurutnya, hanya bisa dijaga jika media tetap berpijak pada nilai dasar jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ).
“Pers di Kabupaten Belu harus mampu beradaptasi dengan teknologi, tanpa kehilangan ruh etik dan tanggung jawab sosialnya,” tambahnya.
Nada senada disampaikan Mundus Tita, anggota DPRD Belu dari Dapil 3. Ia menempatkan pers sebagai mitra kritis pemerintah sekaligus saluran aspirasi masyarakat.
“Di tengah derasnya arus informasi digital, jurnalis tidak hanya dituntut cepat, tetapi juga cermat dan beretika. Akurasi dan keberimbangan harus menjadi fondasi utama setiap pemberitaan,” tegas Mundus.
Lebih jauh, Mundus mengajak insan pers di Belu untuk terus meningkatkan kapasitas diri serta menjaga independensi dari berbagai kepentingan yang berpotensi menggerus marwah profesi wartawan.
“Selamat Hari Pers Nasional 2026. Semoga pers Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan, semakin dewasa, berwibawa, dan terus menjadi cahaya bagi demokrasi serta keadilan sosial,” pungkasnya.
Laporan : Haman Hendrikus
