SERANG, Catatan Jurnalist — Kota Serang, Banten, menjadi titik temu ribuan insan pers dari berbagai penjuru negeri pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, Senin (9/2/2026). Sejak pagi, sekitar pukul 09.00 WIB, agenda nasional ini berlangsung khidmat, menandai peran pers yang terus diuji sekaligus dibutuhkan di tengah perubahan zaman.
Deretan pejabat negara, pimpinan lembaga, kepala daerah, hingga insan pers dari dalam dan luar negeri tampak memadati lokasi acara. Pemerintah pusat diwakili Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang hadir mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Turut mendampingi, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid serta Gubernur Banten Andra Soni sebagai tuan rumah.
Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga hadir, di antaranya Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat turut mempertegas bobot strategis peringatan HPN tahun ini.
Nuansa HPN 2026 tak hanya berskala nasional. Delegasi dari Malaysia yang dipimpin Wakil Menteri Komunikasi Malaysia Teo Nie Ching, bersama rombongan wartawan negeri jiran, hadir sebagai penanda bahwa isu pers, kebebasan informasi, dan tantangan digital adalah agenda global yang tak mengenal batas negara.
Mengusung tema “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, HPN 2026 menegaskan kembali posisi pers sebagai pilar demokrasi, penjaga kepentingan publik, sekaligus penopang pembangunan nasional. Di tengah disrupsi digital dan pesatnya perkembangan kecerdasan buatan, pers dituntut tetap jernih, independen, dan berpihak pada kebenaran.
Penanggung Jawab HPN 2026, Akhmad Munir, menegaskan bahwa pers akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial, mengawal jalannya pemerintahan agar tujuan kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud. Baginya, keberhasilan pemerintah tak bisa dipisahkan dari keberhasilan rakyat.
Ia menekankan, kebijakan publik harus selalu terbuka terhadap evaluasi, sementara kritik konstruktif semestinya dipahami sebagai vitamin demokrasi, bukan ancaman.
“Bangsa yang kuat membutuhkan ekonomi yang berdaulat. Dan ekonomi yang berdaulat hanya bisa tumbuh dari informasi yang jernih, transparan, dan akuntabel. Di situlah pers menjadi jembatan antara rakyat dan kekuasaan,” ujar Akhmad Munir.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menyebut HPN 2026 sebagai momentum strategis untuk memperkuat kembali peran pers di tengah arus transformasi digital dan kecerdasan buatan.
“Hari Pers Nasional 2026 menjadi pengingat bahwa di era AI dan transformasi digital, pers tetap harus berdiri sebagai penjaga kepentingan publik,” tandasnya. (*)
