JAKARTA, Catatan Jurnalist – Kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Muara Enim, Edison, terus berkembang. Setelah menetapkan empat tersangka dalam dugaan korupsi proyek pengadaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penangkapan terhadap lima aparatur sipil negara (ASN) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rabu (10/6/2026).
Penangkapan tersebut merupakan pengembangan dari OTT yang sebelumnya dilakukan KPK di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa lima ASN BPK yang diamankan diduga terkait dengan aliran suap dari Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada pihak pemeriksa.
“KPK kembali melakukan tangkap tangan lanjutan dari perkara yang terjadi di Sumatera Selatan. Tangkap tangan kali ini berkaitan dengan dugaan pemberian suap dari Pemkab Muara Enim kepada pihak-pihak di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” kata Budi kepada wartawan.
Menurutnya, dugaan suap tersebut berkaitan dengan temuan audit BPK terhadap sejumlah proyek pengadaan di Muara Enim, termasuk pengadaan Smart TV yang kini menjadi salah satu fokus penyidikan.
Dengan penangkapan terbaru ini, jumlah pihak yang diamankan dalam rangkaian OTT Muara Enim bertambah menjadi 11 orang. Sebelumnya, enam orang telah diamankan dalam operasi pertama yang turut menyeret Bupati Muara Enim, Edison, sebagai tersangka.
“Enam orang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan kemarin, kemudian lima orang lagi merupakan pihak-pihak baru yang diamankan dalam pengembangan perkara ini,” ujar Budi.
Kelima orang yang diamankan diketahui merupakan ASN di lingkungan BPK. Namun hingga kini, KPK belum mengungkap identitas maupun jabatan mereka.
Budi menjelaskan, setelah dilakukan gelar perkara, KPK memutuskan menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan karena telah ditemukan bukti permulaan yang cukup.
“Sudah dilakukan ekspose dan diputuskan naik ke tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan sah,” tegasnya.
KPK kini tengah mendalami dugaan praktik suap yang diduga dilakukan untuk memengaruhi hasil pemeriksaan atau temuan audit terkait proyek pengadaan di Pemkab Muara Enim.
Lembaga antirasuah itu juga memastikan akan segera menetapkan pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam perkara tersebut sebagai tersangka baru.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena tidak hanya menyeret kepala daerah aktif, tetapi juga diduga melibatkan oknum pemeriksa negara yang seharusnya berperan mengawasi penggunaan anggaran pemerintah secara independen dan profesional.
Sementara itu, pemeriksaan intensif terhadap lima ASN BPK yang baru diamankan masih terus berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. :::
