PALEMBANG, Catatan Jurnalist – Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sumatera Selatan dengan meninjau langsung Sistem Pengendalian Banjir Sungai Bendung, Jalan Ali Gatmir No. 146, 10 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya mendorong optimalisasi infrastruktur pengendalian banjir di Kota Palembang.
Di lokasi, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA Kementerian PUPR, A. Adi Umar Dani, memaparkan tantangan teknis yang dihadapi. Menurutnya, karakteristik topografi menjadi salah satu kendala utama.
“Penyebab utama kendala aliran di sini adalah elevasi yang datar. Selisih dari hulu ke hilir hanya sekitar satu meter. Selain itu, arus Sungai Musi sebagai muara sering terhambat sedimentasi tinggi, terutama saat musim penghujan,” jelas Adi Umar Dani, Kamis (12/02/2026).
Kondisi tersebut membuat aliran air berjalan lambat, sehingga saat curah hujan tinggi, genangan sulit surut secara cepat. Sistem pompa dan infrastruktur yang ada pun dituntut bekerja lebih maksimal.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw, menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian sudah berjalan. Namun, ia mengingatkan pentingnya memastikan seluruh infrastruktur yang telah dibangun benar-benar optimal dan terintegrasi.
“Semua jajaran harus bersinergi memaksimalkan apa yang sudah dikerjakan. Target kita jelas, ke depan Kota Palembang dan masyarakatnya tidak lagi terganggu oleh dampak banjir,” tegas Robert.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, menyampaikan optimisme bahwa program pengendalian banjir dapat direalisasikan secara bertahap dalam tahun ini. Ia juga mengungkapkan progres pembebasan lahan untuk pembangunan alur sungai dan kolam retensi.
“Alhamdulillah, Bapak Gubernur telah menyerahkan lahan di Simpang Polda kepada Pemerintah Kota untuk dibangun kolam retensi. Lahan di kantor PTSP Provinsi Sumsel juga sudah dilimpahkan proses pembangunannya. Kami mohon doa bersama agar penanganan banjir di Palembang segera terealisasi dengan baik,” ujarnya.
Kunjungan Komisi V DPR RI ini diharapkan menjadi momentum percepatan pembangunan infrastruktur pengairan dan drainase perkotaan yang lebih terintegrasi, sehingga persoalan banjir yang kerap menghantui sebagian wilayah Palembang dapat ditekan secara signifikan.
