SORONG, Catatan Jurnalist — Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2026, Solidaritas Mahasiswa Sorong Raya menggelar aksi demonstrasi long march di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (2/5/2026). Aksi ini menjadi bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak pada sektor pendidikan, khususnya di wilayah Sorong Raya.
Aksi melibatkan berbagai organisasi mahasiswa, di antaranya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN), Forum Independent Mahasiswa West Papua (FIM-WP), Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa/i Mare se-Sorong Raya (IPPMMSR), serta Komunitas Lapak Baca Papua Berpikir (KLBPB) Kota Sorong.
Massa turun ke jalan dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan. Long march dimulai dari halaman kampus UNAMIN Sorong, melintasi ruas jalan utama kota, hingga berakhir di kawasan Taman Deo dan dipusatkan di Kantor Gubernur Papua Barat Daya.
Pantauan di lapangan, aksi dimulai sekitar pukul 10.00 WIT. Sepanjang perjalanan, massa secara bergantian menyampaikan orasi, menyuarakan berbagai persoalan pendidikan yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa secara tegas menyatakan penolakan terhadap program MBG (Makan Bergizi Gratis) yang dianggap bukan prioritas utama dibandingkan kebutuhan mendesak di sektor pendidikan. Mereka menilai program tersebut berpotensi menggeser alokasi anggaran pendidikan, khususnya di Papua Barat Daya.
“Kami menolak MBG jika itu mengorbankan anggaran pendidikan. Pendidikan adalah hak dasar yang harus diprioritaskan, bukan dijadikan alat politik,” tegas Aslan Wajo, salah satu orator aksi.
Selain itu, massa juga menuntut pemerintah segera merealisasikan pendidikan gratis di semua jenjang, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi di Papua Barat Daya. Mereka menyoroti masih terbatasnya akses pendidikan, tingginya biaya, serta minimnya fasilitas sebagai persoalan mendasar yang belum terselesaikan.
Mahasiswa turut mendesak agar anggaran pendidikan yang dialihkan ke program MBG dikembalikan sepenuhnya ke sektor pendidikan. Menurut mereka, pengalihan tersebut bertentangan dengan semangat Hari Pendidikan Nasional yang seharusnya memperkuat komitmen terhadap dunia pendidikan.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan relatif tertib, meskipun sempat terjadi kemacetan di kawasan Taman Deo akibat massa membakar ban bekas di badan jalan.
Koordinator aksi, Paulus Buto, menegaskan bahwa momentum Hardiknas dijadikan ajang untuk menyuarakan tuntutan nyata terhadap perbaikan pendidikan.
“Kami mahasiswa menuntut pendidikan digratiskan. Program Makan Bergizi Gratis tidak memberikan dampak signifikan, justru berpotensi membawa dampak negatif,” ujarnya.
Ia juga merujuk pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menegaskan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurutnya, realitas saat ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas anggaran yang tidak sejalan dengan amanat tersebut.
“Bukan hanya pendidikan yang terdampak, tapi juga tenaga honorer. Karena itu kami akan terus mengawal isu ini dan siap kembali turun ke jalan jika tuntutan tidak direspons,” tegasnya.
Mahasiswa menyatakan akan melanjutkan aksi lanjutan pada 4 Mei 2026 sebagai bentuk tekanan agar pemerintah segera mengevaluasi dan mencabut program MBG serta mengembalikan fokus pada sektor pendidikan.
