SORONG, Catatan Jurnalist — Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya dalam menjunjung nilai kemanusiaan dan kesetaraan dengan melibatkan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan daerah. Upaya ini diwujudkan melalui Forum Tematik Kelompok Rentan Pra-Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan yang digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) ini berlangsung selama dua hari, mulai Kamis (23/4/2026) hingga Jumat (24/4/2026), bertempat di Hotel Rylich Panorama, Kota Sorong.
Forum Musrenbang tematik ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi melalui Bapperida, tim SKALA, mitra internasional dari Australia, Yayasan Bicara, Yayasan Yakkum, kalangan akademisi, hingga perwakilan kelompok rentan seperti masyarakat adat, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok keagamaan.
Selama kegiatan, peserta mengikuti pemaparan materi dari sejumlah instansi terkait yang berlangsung dinamis dan interaktif. Diskusi dan sesi presentasi menjadi ruang terbuka bagi peserta untuk menyampaikan aspirasi serta gagasan mereka.
Berbagai rekomendasi penting yang dihasilkan dalam forum tersebut kemudian dirangkum dan disepakati dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, Fransiskus Krimadi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Bapperida Provinsi Papua Barat Daya.
Fransiskus menjelaskan, Musrenbang tematik ini secara khusus difokuskan pada kelompok rentan yang selama ini kerap terpinggirkan dalam proses pembangunan, baik di Papua Barat Daya maupun secara umum di Indonesia.
“Ini merupakan forum pertama yang secara khusus melibatkan kelompok rentan, mulai dari Orang Asli Papua (OAP), masyarakat adat, lansia, perempuan, anak, hingga penyandang disabilitas dari berbagai kategori,” ujarnya kepada wartawan usai kegiatan.
Ia menambahkan, seluruh hasil pembahasan dalam forum ini akan menjadi rekomendasi program yang akan dibawa ke Musrenbang Otonomi Khusus (Otsus) maupun dalam penyusunan RKPD 2027.
“Kami berharap hasil Musrenbang tematik ini dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih inklusif dan tepat sasaran,” katanya.
Fransiskus juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak, termasuk Gubernur Papua Barat Daya, DPR, MRP, TP PKK, Dharma Wanita Persatuan (DWP), serta Gabungan Organisasi Wanita (GOW) yang turut mendorong terselenggaranya kegiatan ini.
Menurutnya, selama ini kelompok rentan di Papua Barat Daya masih minim ruang untuk menyampaikan aspirasi dalam forum resmi. Melalui kegiatan ini, mereka diberikan kesempatan yang setara untuk menyuarakan kebutuhan dan harapan.
“Hasil rekomendasi sudah kami rangkum dan saat ini sedang dalam tahap pemetaan ke dalam program dan sub-kegiatan. Selanjutnya akan kami dorong ke masing-masing OPD di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dokumen perencanaan yang ada,” jelasnya.
Ia menegaskan, melalui Musrenbang ini diharapkan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, anak, perempuan, serta masyarakat adat dapat memperoleh ruang yang layak dalam pembangunan daerah.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya sendiri dijadwalkan akan melaksanakan Musrenbang Otsus dan RKPD pada 29–30 April 2026 mendatang.
