PALEMBANG, Catatan Jurnalist – Pengurus Daerah Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Sumatera Selatan masa bakti 2024–2029 resmi dikukuhkan di Aula SMK Negeri 6 Palembang, Kamis (18/6/2026). Pengukuhan berlangsung di tengah dinamika organisasi yang belakangan menjadi perhatian publik.
Ketua PGRI Sumsel, Riza Fahlevi, bersama jajaran pengurus dilantik langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar PGRI (PB PGRI), Teguh Sumarno. Kegiatan tersebut turut dihadiri ribuan guru dari berbagai daerah di Sumsel, unsur Forkopimda, serta sejumlah tokoh pendidikan.
Dalam sambutannya, Teguh Sumarno berharap polemik yang selama ini disebut sebagai dualisme dalam tubuh organisasi guru terbesar di Indonesia itu dapat segera berakhir.
Menurutnya, kehadiran berbagai elemen masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan tokoh daerah dalam acara pengukuhan menjadi simbol kuatnya dukungan terhadap persatuan dan soliditas organisasi.
“Kami berharap apa yang selama ini dianggap sebagai dualisme dapat segera berakhir. Kebersamaan yang terlihat hari ini menjadi pertanda baik untuk memperkuat persatuan dan semangat organisasi,” ujarnya.
Teguh juga menegaskan bahwa PB PGRI menghormati seluruh proses hukum yang masih berjalan terkait berbagai persoalan yang muncul. Ia menekankan pentingnya menghormati setiap tahapan hukum hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
“Kami menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan dan akan mengikuti mekanisme yang berlaku. Namun kami tetap optimistis bahwa kebenaran dan niat baik yang diperjuangkan akan mendapatkan hasil terbaik,” katanya.
Lebih lanjut, Teguh menegaskan bahwa perjuangan PGRI tidak hanya sebatas meningkatkan kesejahteraan guru, tetapi juga mendorong kemajuan pendidikan nasional.
“Indonesia tidak akan maju tanpa pendidikan yang berkualitas dan pendidik yang berintegritas. Karena itu, PGRI akan terus berupaya mengangkat derajat guru sekaligus berkontribusi bagi kemajuan bangsa,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris PGRI Sumsel, Wijaya, menegaskan bahwa tidak ada dualisme dalam kepengurusan organisasi yang dipimpinnya. Menurut dia, legalitas organisasi dapat diverifikasi melalui dokumen resmi negara dan mekanisme hukum yang berlaku.
“Kami memastikan bahwa PGRI yang kami pimpin adalah organisasi yang sah dan taat terhadap aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Sebagai bentuk peningkatan pelayanan kepada anggota, PGRI Sumsel berencana membuka layanan hotline pengaduan bagi guru. Saluran tersebut akan menjadi wadah bagi para pendidik untuk menyampaikan aspirasi maupun persoalan yang dihadapi di lapangan.
“Kami akan membuka nomor hotline sebagai sarana bagi guru untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan. Setiap masukan akan kami tindak lanjuti dan perjuangkan melalui jalur yang sesuai,” katanya.
Terkait penyegelan yang terjadi di lingkungan Universitas PGRI Palembang, Wijaya menegaskan persoalan tersebut merupakan konflik internal kampus dan tidak berkaitan dengan kepengurusan PGRI Sumsel yang baru dikukuhkan.
“Kami fokus menjalankan program organisasi dan memperjuangkan kepentingan guru. Adapun persoalan yang terjadi di Universitas PGRI Palembang merupakan masalah internal yang tidak terkait dengan kepengurusan PGRI Sumsel,” tegasnya.
Kedepan, PGRI Sumsel juga berkomitmen memanfaatkan teknologi informasi untuk memperkuat komunikasi dengan anggota serta mempercepat tindak lanjut terhadap berbagai aspirasi guru.
Ketua PGRI Sumsel, Riza Fahlevi, menegaskan kepengurusan baru akan berorientasi pada program-program yang memberikan manfaat langsung kepada guru.
“Kami ingin menunjukkan bahwa PGRI hadir untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para guru. Berbagai program yang selama ini dinilai kurang efektif akan kami evaluasi dan perbaiki agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh anggota,” ujarnya.
Menurut Riza, PGRI akan terus mendampingi guru dalam berbagai aktivitas profesi serta memperjuangkan kepentingan mereka melalui sinergi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.
“Kami akan terus memperjuangkan kepentingan guru dan memastikan setiap program yang dijalankan dapat memberikan manfaat bagi seluruh anggota,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Gubernur Sumsel Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Pandji Tjahjanto, menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus yang baru dikukuhkan. Ia menilai pengukuhan tersebut bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan awal dari tanggung jawab besar dalam memperjuangkan kesejahteraan guru.
“Pengukuhan ini bukan hanya kegiatan organisasi, tetapi juga awal dari amanah besar untuk mengemban tanggung jawab dalam memperjuangkan kepentingan guru,” ujarnya.
Pandji menegaskan PGRI merupakan mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Karena itu, organisasi tersebut diharapkan terus berkembang menjadi organisasi yang modern, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sumsel terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kompetensi guru, transformasi pembelajaran berbasis teknologi, pemerataan akses pendidikan, serta penguatan sarana dan prasarana pendidikan.
Namun, keberhasilan pembangunan pendidikan tidak dapat diwujudkan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, PGRI, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
“Kami mengajak seluruh jajaran PGRI untuk terus menjadi mitra pemerintah yang konstruktif. Sampaikan gagasan, kritik, dan masukan yang membangun demi kemajuan pendidikan di Sumatera Selatan,” tegasnya.
Ia optimistis kepengurusan PGRI Sumsel periode 2024–2029 mampu menjalankan amanah dengan integritas dan profesionalisme, serta menghadirkan program-program yang berdampak nyata bagi guru dan dunia pendidikan.
“PGRI harus semakin kuat, adaptif, dan inovatif dalam melahirkan guru-guru yang profesional, sejahtera, terlindungi, dan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.
