PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Upaya pengendalian banjir di Provinsi Sumatera Selatan terus diperkuat melalui sinergi lintas wilayah dan peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan. Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi (rakor) pengendalian banjir yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel bersama BPBD Kota Lubuk Linggau dan para camat se-Kota Lubuk Linggau, di Ruang Rapat BPBD Sumsel, Rabu (22/04/2026).
Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir yang kerap terjadi di sejumlah wilayah saat intensitas hujan meningkat.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Sumsel, M. Iqbal, dalam arahannya menegaskan pentingnya memaksimalkan peran camat sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana. Ia menyebut, camat memiliki posisi krusial sebagai kepala wilayah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memahami kondisi geografis serta potensi risiko di wilayah masing-masing.
Menurut Iqbal, optimalisasi peran camat tidak hanya sebatas saat terjadi bencana, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan mitigasi sejak dini. Mulai dari pemetaan wilayah rawan banjir, penguatan sistem peringatan dini, hingga edukasi masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana.
“Camat harus menjadi motor penggerak di wilayahnya. Mereka harus mampu mengkoordinasikan lurah, RT, hingga masyarakat dalam upaya mitigasi. Deteksi dini dan respons cepat sangat menentukan dalam meminimalisir dampak bencana,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan instansi teknis, TNI/Polri, serta relawan kebencanaan. Dengan koordinasi yang terintegrasi, diharapkan penanganan banjir dapat dilakukan secara lebih efektif dan terukur.
Selain itu, Iqbal mengingatkan agar setiap kecamatan memiliki rencana kontinjensi yang jelas dan terukur sebagai pedoman saat terjadi kondisi darurat. Kesiapan logistik, jalur evakuasi, serta tempat pengungsian juga menjadi aspek penting yang harus dipastikan sejak awal.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Lubuk Linggau, Ika Aguspiannor, menyambut baik pelaksanaan rakor tersebut sebagai langkah konkret dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
Ia mengungkapkan, Kota Lubuk Linggau memiliki sejumlah titik rawan banjir yang memerlukan perhatian khusus, terutama saat curah hujan tinggi. Oleh karena itu, dukungan dan arahan dari BPBD provinsi dinilai sangat penting dalam meningkatkan kapasitas daerah.
“Kami berharap melalui rakor ini, kolaborasi dan koordinasi semakin solid. Dengan dukungan dari BPBD Sumsel, kami optimistis penanggulangan bencana di Lubuk Linggau dapat berjalan lebih baik, cepat, dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ika juga menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun sarana prasarana. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dan simulasi bencana juga menjadi fokus untuk membangun budaya sadar bencana.
Rakor ini turut dihadiri para camat yang menyampaikan berbagai masukan dan kondisi riil di lapangan, termasuk tantangan yang dihadapi dalam penanganan banjir, seperti keterbatasan infrastruktur drainase, sedimentasi sungai, hingga perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Melalui forum tersebut, diharapkan terbangun komitmen bersama untuk memperkuat sistem pengendalian banjir secara terpadu, mulai dari hulu hingga hilir.
Sebagai langkah tindak lanjut, BPBD Sumsel akan terus melakukan pendampingan dan monitoring terhadap upaya-upaya yang dilakukan di daerah, sekaligus memastikan seluruh unsur terkait dapat bergerak secara cepat dan terkoordinasi saat terjadi bencana.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah kecamatan, diharapkan risiko dan dampak banjir di Kota Lubuk Linggau dapat diminimalisir, serta keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan bencana.(ADV)
Laporan : Dapites
