BANYUASIN, Catatan Jurnalist — Pemerintah Kabupaten Banyuasin bersama jajaran Polres Banyuasin memperkuat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk memastikan pasokan energi tetap aman dan penyalurannya tepat sasaran.
Langkah tersebut dibahas dalam Zoom Meeting Rapat Koordinasi Pengawasan Distribusi BBM di Provinsi Sumatera Selatan yang berlangsung di Aula Command Center Polres Banyuasin, Selasa (21/7/2026).
Rapat koordinasi dipimpin Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Brigjen Pol. Rony Samtana, dan diikuti jajaran Polres serta pemerintah kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan.
Dari Kabupaten Banyuasin, kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Banyuasin AKBP Risnan Aldino, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Alpian Soleh, Asisten III Bidang Administrasi Umum Zakirin, Camat Banyuasin III Santo, Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Arafat Barkowi, serta sejumlah perwakilan perangkat daerah dan Forkopimda.
Dalam rapat tersebut, pengawasan pendistribusian dan penjualan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi perhatian utama. Koordinasi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan distribusi BBM berjalan lancar, sekaligus mengantisipasi berbagai potensi persoalan yang dapat mengganggu ketersediaan energi bagi masyarakat.
Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol. Rony Samtana mengatakan pengawasan distribusi BBM menjadi perhatian serius pemerintah, terlebih di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi memberikan dampak terhadap sektor energi.
Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan harus memperkuat sinergi untuk memastikan ketersediaan BBM tetap terjaga dan penyalurannya sesuai dengan peruntukan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, lanjutnya, juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Distribusi BBM. Satgas tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, Pertamina Patra Niaga, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Keberadaan Satgas diharapkan mampu memperkuat pengawasan mulai dari proses distribusi hingga penyaluran BBM kepada masyarakat.
Sejumlah persoalan yang terjadi di lapangan turut menjadi pembahasan dalam rapat. Salah satunya antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, terutama untuk mendapatkan BBM jenis solar.
Antrean yang tidak terkendali tidak hanya berpotensi mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan persoalan ketertiban dan keselamatan di sekitar lokasi SPBU.
Selain antrean, keterbatasan stok BBM di sejumlah titik juga menjadi perhatian. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memicu keresahan dan kekecewaan masyarakat apabila tidak segera ditangani dengan langkah pengawasan dan koordinasi yang tepat.
Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah dugaan penyimpangan dalam rantai distribusi BBM. Dalam rapat tersebut mencuat dugaan adanya praktik pengoplosan BBM oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sebelum bahan bakar tersebut sampai ke SPBU.
Potensi penyimpangan tersebut dinilai perlu diantisipasi secara serius karena tidak hanya dapat merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi mengganggu sistem distribusi energi yang telah ditetapkan pemerintah.
Baca juga:
Karena itu, Wakapolda Sumatera Selatan meminta seluruh jajaran Polres meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM di wilayah masing-masing.
Pengawasan juga diarahkan pada kendaraan tangki pengangkut BBM yang melakukan aktivitas keluar masuk SPBU. Pendataan terhadap kendaraan pengangkut tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap pasokan dapat ditelusuri dan distribusinya berjalan sesuai prosedur.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mencegah terjadinya penyimpangan dalam rantai pasok BBM.
Koordinasi antara pemerintah daerah dan kepolisian di tingkat kabupaten juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan di lapangan. Dengan pengawasan yang lebih ketat, berbagai potensi pelanggaran maupun penyalahgunaan distribusi BBM dapat lebih cepat terdeteksi.
Bagi Kabupaten Banyuasin, pengawasan distribusi BBM memiliki arti penting mengingat kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas ekonomi daerah terus berjalan. Kelancaran pasokan BBM menjadi salah satu faktor pendukung mobilitas masyarakat, transportasi, kegiatan usaha, hingga sektor ekonomi lainnya.
Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah daerah, kepolisian, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat membangun pola pengawasan yang lebih terintegrasi.
Sinergi tersebut diperlukan agar persoalan antrean panjang, keterbatasan stok, maupun dugaan penyimpangan distribusi dapat ditangani secara cepat dan terukur.
Dengan pengawasan yang semakin diperketat, distribusi BBM di Sumatera Selatan, termasuk Kabupaten Banyuasin, diharapkan tetap aman, lancar, transparan, dan tepat sasaran. Upaya tersebut sekaligus menjadi langkah penting untuk menjaga ketersediaan energi sekaligus memastikan masyarakat dapat memperoleh BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya.
