OGAN KOMERING ILIR — Catatan Jurnalist — Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus memperkuat strategi komunikasi publik di era digital. Salah satunya dengan menggelar rembuk admin media sosial Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai langkah mengorkestrasi arus informasi agar lebih terarah, seragam, dan efektif.
Rembuk admin media sosial OPD se-Kabupaten OKI ini digelar di Ruang Rapat Bende Seguguk (RRBS) II, Rabu (4/2/2025), dan diikuti seluruh pengelola akun resmi OPD. Kegiatan ini menjadi forum konsolidasi untuk menyatukan persepsi dalam pengelolaan konten digital pemerintahan.
Melalui kegiatan tersebut, Diskominfo OKI mendorong pengelolaan media sosial OPD yang informatif, akurat, serta bertanggung jawab, sekaligus memperkuat media sosial sebagai kanal utama penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat.
Kepala Diskominfo OKI, Adi Yanto, menegaskan bahwa admin media sosial OPD memiliki peran strategis sebagai ujung tombak komunikasi pemerintah daerah di ruang digital yang kian dinamis.
“Media sosial OPD bukan sekadar etalase kegiatan, tetapi juga ruang komunikasi publik. Admin dituntut mampu menyampaikan informasi yang cepat, jelas, dan mudah dipahami, sekaligus menjaga citra positif pemerintah daerah,” ujar Adi Yanto.
Ia menambahkan, pengelolaan media sosial yang profesional dan terkoordinasi akan mempermudah pemerintah daerah dalam menyampaikan kebijakan serta program pembangunan secara efektif dan berkesinambungan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Adi Yanto menekankan pentingnya sinergi dan keselarasan antar admin media sosial OPD agar pesan-pesan pembangunan yang disampaikan tidak saling tumpang tindih maupun menimbulkan kebingungan publik.
“Melalui rembuk ini, kami ingin seluruh admin memiliki pemahaman yang sama dalam mengelola konten, sehingga informasi yang disampaikan selaras dengan kebijakan dan arahan pimpinan daerah,” tegasnya.
Melalui rembuk admin ini, Pemerintah Kabupaten OKI berharap pengelolaan media sosial OPD semakin profesional, transparan, dan responsif, sekaligus mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat di era digital.
Laporan: Novan
