PALEMBANG, Catatan Jurnalist –– Ancaman kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi perhatian serius di Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan bergerak cepat dengan menggelar rapat koordinasi penetapan Status Siaga Darurat Bencana Asap Tahun 2026 di Kantor BPBD Sumsel, Senin (20/4/2026).
Rapat dipimpin Kepala Pelaksana BPBD Sumsel, Muhammad Iqbal Alisyahbana, yang menekankan pentingnya percepatan penetapan status siaga darurat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, khususnya di wilayah rawan kebakaran.
Data terbaru menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Sejak Januari hingga April 2026, jumlah titik panas (hotspot) di Sumsel telah melampaui 700 titik, bahkan mendekati 800. Konsentrasi tertinggi tercatat di Musi Rawas Utara dengan sekitar 125 titik, disusul Muara Enim dan sejumlah daerah lain yang juga mengalami peningkatan.
“Hotspot sudah mencapai lebih dari 800 titik. Ini menjadi perhatian serius agar langkah antisipasi dilakukan lebih dini,” tegas Iqbal.
Situasi ini diperkuat oleh prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang menyebut Sumatera Selatan akan mulai memasuki musim kemarau pada Mei 2026, dengan puncak kekeringan diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan secara signifikan.
Fokus utama rapat adalah memperkuat langkah antisipatif dan memastikan sinergi lintas sektor guna menekan dampak karhutla, baik terhadap kesehatan masyarakat maupun lingkungan.
Sejumlah instansi strategis turut dilibatkan, di antaranya Korem 044/Garuda Dempo, Lanud Sultan Mahmud Badaruddin II, Badan Intelijen Negara Daerah Sumatera Selatan, serta Basarnas Palembang. Selain itu, hadir pula organisasi perangkat daerah seperti Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanian, hingga Dinas Kesehatan Sumsel, serta dukungan sektor transportasi udara dari PT Angkasa Pura II dan AirNav Bandara SMB II Palembang.
Dalam rapat tersebut ditegaskan bahwa penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara parsial. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama, mulai dari deteksi dini, pencegahan, hingga penanganan cepat saat kebakaran terjadi.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Sumsel bersama seluruh pemangku kepentingan sepakat menggelar apel siaga karhutla yang akan dirangkaikan dengan rapat koordinasi nasional pada 29 April 2026 di Griya Agung, Palembang. Apel tersebut direncanakan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan bersama jajaran terkait.
“Ini momentum penting untuk memastikan kesiapan personel dan peralatan. Kita tidak boleh lengah menghadapi ancaman karhutla tahun ini,” ujar Iqbal.
BPBD Sumsel juga menegaskan pentingnya kesiapsiagaan seluruh pihak, terutama menjelang musim kemarau yang rawan memicu munculnya titik api. Upaya mitigasi harus dilakukan sejak dini agar bencana asap tidak kembali meluas seperti tahun-tahun sebelumnya.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Sumatera Selatan tidak ingin kecolongan. Status siaga darurat bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen bersama untuk melindungi lingkungan, kualitas udara, dan keselamatan masyarakat dari ancaman karhutla yang terus mengintai.(ADV)
Laporan : Dapites
