PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menegaskan komitmennya mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Sumsel Herman Deru saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara daring, Kamis (13/8/2026).
Rakor yang membahas pemantauan dan optimalisasi peran pemerintah daerah dalam tata kelola penyelenggaraan MBG tersebut dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Forum ini menjadi ajang penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pelaksanaan MBG berjalan optimal, tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam rakor tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) RI Sudaryono mengapresiasi dukungan kepala daerah terhadap pelaksanaan MBG, terutama dalam pelayanan dan pendistribusian program di daerah.
Menurut Sudaryono, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga dari kualitas makanan yang diberikan.
“Dampak yang kita inginkan akan tercapai apabila output yang diberikan benar-benar baik dan bergizi, sehingga terjadi peningkatan gizi. Handling-nya harus istimewa,” ujar Sudaryono.
Ia menekankan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan program berjalan baik di lapangan. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi salah satu kunci untuk memastikan sasaran program mendapatkan manfaat secara maksimal.
Sejalan dengan arahan tersebut, Gubernur Herman Deru menyatakan dukungan Pemprov Sumsel terhadap keberlanjutan program strategis pemerintah pusat tersebut.
Dukungan pemerintah daerah diarahkan pada penguatan koordinasi, kelancaran distribusi serta pengawasan agar pelaksanaan MBG di Sumsel berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Program MBG sendiri diharapkan tidak sebatas menjadi upaya pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan MBG di Sumsel diharapkan semakin optimal dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program.
Rakor tersebut turut diikuti sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
