JAMBI, Catatan Jurnalist — Kongres V Serikat Petani Indonesia (SPI). Bertempat di Asrama Haji Kota Jambi pada Selasa, 22 Juli 2025, pembukaan ini menjadi penanda dimulainya forum permusyawaratan tertinggi SPI. Serangkaian acara yang dimulai dari Musyawarah Petani Perempuan dan Musyawarah Pemuda Tani pada tanggal 20 Juli 2025.
Kongres secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia, Ferry Juliantono. Turut hadir dalam pembukaan antara lain Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani; Tenaga Ahli Menteri Bidang Peningkatan Produksi Pertanian Kementerian Pertanian, Hasil Sembiring; Staf Ahli Menteri Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya Kementerian Lingkungan Hidup, Noer Adi Wardojo; Staf Ahli Menteri Hubungan Antar Lembaga Kementerian Kehutanan, Fahrizal Fitri, Presiden Partai Buruh, Said Iqbal; Direktur Walhi, Zenzi Suhadi; serta perwakilan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).
Henry Saragih selaku Ketua Umum SPI, dalam pidatonya menyampaikan kilas balik sejarah SPI yang selama 27 tahun berdiri terhitung sejak dideklarasikan, sudah mendapatkan capaian-capaian penting, baik di tingkat nasional maupun global.
“Dalam 10 tahun terakhir, SPI telah berhasil memperluas organisasi hingga saat ini sudah ada di 29 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. tidka hanya itu, SPI juga berhasil mempertahankan dan memperjuangan tanah seluas 600 ribu hektare, membangun Kawasan Daulat Pangan dan kampung reforma agraria, mengembangkan pertanian agroekologi, kebijakan reforma agraria serta pembaruan agraria menjadi peraturan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pada tingkat global, SPI telah berhasil mendorong lahirnya UNDROP (Deklarasi PBB tentnag Hak Asasi Petani dan Orang yang Bekerja di Pedesaan). Sebagai organisasi massa perjuangan, SPI juga senantiasa menjadi garda terdepan untuk mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak kepada kesejahteraan rakyat, seperti Undang Undang Cipta Kerja,” ungkap Henry Saragih.
“Dalam hal politik, SPI sukses membangun partai politik bersama dengan kekuatan buruh,” imbuhnya.
Sejalan dengan hal itu, Kongres V SPI ini menjadi momentum untuk meneguhkan perjuangan SPI dengan persatuan ekonomi dan politik kerakyatan, seuai dengan tema kongres “Menggalang Persatuan Politik dan Ekonomi Kerakyatan untuk Memperjuangkan Reforma Agraria dan Kedaulatan Pangan Menuju Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”
Solidaritas internasional turut disampaikan oleh Koordinator La Via Campesina, Morgan Ody. “Sejak awal La Via Campesina berdiri, SPI telah memainkan peran kunci dalam gerakan petani internasional. Kami sangat berterima kasih kepada SPI atas komitmen terhadap internasionalisme kaum tani dan upaya untuk mengubah dunia agar tidak ada lagi ada kelaparan dan setiap orang dapat hidup bermartabat. Kita akan terus berjuang bersama menuju masyarakat yang adil, dimana petani mendapatkan bagian yang layak dari dunia ini,” pungkasnya
Ferry Juliantono dalam kesempatan ini, menyampaikan pidatonya terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang baru saja diresmikan kemarin (21/07/2025). Sejalan dengan itu, Ferry menyampaikan harapannya agar Koperasi Petani SPI yang sudah ada bisa berjalan berdampingan dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ini, dengan tujuan terbentuknya persatuan ekonomi kerakyatan.
“Dengan gerakan bersama kita untuk membangun persatuan ekonomi, dan insyaAllah akan kita buat persatuan politik ke depannya. Untuk hari tani ke depannya, kita bisa buat kerja sama antara buruh, petani, dan koperasi. Koperasi desa merah putih ini juga sudah dibuat sebagai proyek strategis nasional, jadi tidak hanya soal revisi UU Koperasi, tetapi juga UU Sistem Perkoperasian sebagai sokoguru perekonomian di Indonesia,” ujarnya.
“Mudah-mudahan Kongres kelima SPI ini bisa merumuskan persatuan ekonomi kita, setelah itu sama-sama kita mewujudkan persatuan politik,” tambahnya.
Sementara itu, penutupan acara serangkaian Kongres Ke V, SPI menggelar acara Field Trip ke Desa Sukamaju, Kecamatan Geregai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 25 Juli 2025. Acara penutupan serangkaian acara Kongres Ke V SPI yang di selenggarakan di desa transmigran ini yang jauh hari sebelumnya di konfirmasi akan di hadiri oleh Wamentran Vifa Yoga Mauladi, dengan seketika dibatalkan kehadirannya dengan alasan Pemerintah Daerah akan menggelar acara di Pendopo Gubernur Jambi dan mengundang petani SPI di hari yang sama. Dari sinilah kita dapat menyimpulkan bahwa ada usaha penggagalan acara SPI di Desa Sukamaju, Kecamatan Geregai, kabupaten Tanjung Jabung Timur – Jambi. Komitmen Wamentran untuk menyelesaikan permasalah di Desa Transmigran di pertanyakan ? Untuk kepentingan siapa, kemudian anda sebagai Wamentran bekerja ? Jika mengunjungi desa transmigran yang di selimuti berbagai macam konflik anda tidak mau hadir ! Di dukung alasan pemerintah daerah juga mengadakan acara dialog dengan petani di Pendopo Gubernur Jambi ? Petani mana yang kalian bela ? Petani berdasikah ?
Bukan saja menjadi kekecewaan besar bagi Petani Transmigran akan tetapi juga turut membunuh harapan petani akan masa depan bagi kesejahteraan petani.
Bukanlah sebuah anomali manakala masyarakat menggunakan suaranya untuk menuntut keadilan dan mengkritik kinerja pemerintah dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi. Kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia paling fundamental dalam kehidupan. Hal ini diakui dan dilindungi pula dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 7 UU No. 9 tahun 1998. Sudah sepatutnya Indonesia sebagai negara demokrasi menampung aspirasi rakyat untuk menjadi alat kontrol bagi keseimbangan iklim demokrasi itu sendiri.
Mengkritik kinerja dan tindakan kontradiktif pemerintah bukan berarti menentang negara. Sebab pemerintah hanyalah representasi negara yang memiliki periode kebijakan tertentu, bukan bersatu atau manunggal selamanya dengan entitas negara.
Semoga perjalanan Wamentran Ke Provinsi Jambi kemarin adalah kunjungannya pribadi bukan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kunjungan kerja ke desa transmigran yang sama sekali tidak dihadirinya.
Penulis : Widya Astin
