PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Selatan terus memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), salah satunya melalui pemanfaatan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) sebagai instrumen evaluasi kesiapsiagaan bencana.
IKD menjadi salah satu acuan untuk mengukur sejauh mana kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Dalam konteks karhutla, IKD dapat digunakan untuk memetakan kesiapan daerah, mulai dari kebijakan penanggulangan bencana, kapasitas kelembagaan, pencegahan dan mitigasi, sistem peringatan dini, hingga kemampuan merespons kondisi darurat.
Hasil pengukuran IKD juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam menentukan langkah prioritas penanggulangan karhutla. Termasuk memperkuat kesiapan personel dan sarana prasarana, meningkatkan sistem pemantauan serta peringatan dini, hingga memperkuat kapasitas masyarakat yang berada di wilayah rawan kebakaran.
Dalam paparannya Kepala Palaksan BPBD Sumatera Selatan, M Iqbal Alisyahbana menyampaikan, penguatan ketahanan daerah tersebut menjadi semakin penting seiring meningkatnya aktivitas karhutla di Sumatera Selatan. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Sumsel hingga 29 Juli 2026, tercatat 635 kejadian karhutla dengan luas lahan terdampak mencapai 664,87 hektare.
“Tren kejadian karhutla juga menunjukkan peningkatan signifikan. Pada Januari tercatat nihil kejadian, kemudian Februari satu kejadian, Maret enam kejadian, April empat kejadian, Mei 91 kejadian, Juni 120 kejadian, dan meningkat tajam menjadi 413 kejadian sepanjang Juli.” kata Kalaksa BPBD Sumsel, Kamis (30/07/2026).
Sementara itu, berdasarkan data pemantauan titik panas (hotspot) pada 30 Juli 2026, terdeteksi 64 hotspot yang tersebar di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Hotspot terbanyak terpantau di Musi Banyuasin sebanyak 10 titik, Muara Enim sembilan titik, OKU sembilan titik, Lahat tujuh titik, serta Musi Rawas enam titik.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan risiko karhutla seiring memasuki periode musim kemarau. Bahkan, berdasarkan Indeks Potensi Kemudahan Terjadinya Kebakaran (Fire Danger Rating System/FDRS), sebagian besar wilayah Sumatera Selatan saat ini berada pada kategori very high, yang menunjukkan potensi kemudahan terjadinya kebakaran pada lapisan atas permukaan tanah cukup tinggi.
Iqbal mengatakan peningkatan kejadian karhutla pada Juli cukup signifikan. Kondisi tersebut sejalan dengan informasi BMKG yang memperkirakan Sumatera Selatan memasuki periode musim kemarau mulai akhir Juli hingga November mendatang.
“Di periode bulan Juli ini ada peningkatan yang signifikan kejadian kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Ini sejalan dengan yang disampaikan teman-teman BMKG, bahwa mulai akhir Juli sampai November nanti Sumatera Selatan memasuki musim kemarau,” terangnya.
Menghadapi kondisi tersebut, BPBD Sumsel telah memperkuat kesiapsiagaan dengan membentuk satuan posko komando penanggulangan karhutla. Posko tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan selaku Dansatgas, sementara Komandan Korem ditunjuk sebagai Ketua Satgas Operasi.
Menurutnya, pembentukan posko komando tersebut merupakan bagian dari langkah antisipasi untuk memperkuat koordinasi dan mempercepat penanganan karhutla di wilayah Sumatera Selatan.
Upaya penanganan juga diperkuat melalui patroli darat dan udara, pemantauan sebaran hotspot, operasi modifikasi cuaca (OMC), sosialisasi pencegahan karhutla, serta pemadaman darat dan udara.
Dalam operasi penanganan karhutla, BPBD Sumsel melibatkan personel gabungan dari berbagai unsur. Berdasarkan data situasi karhutla per 30 Juli 2026, total terdapat 11.567 personel yang disiapkan untuk penanggulangan karhutla di Sumatera Selatan.
Personel tersebut terdiri dari Satgas BPBD provinsi dan kabupaten, TNI, Polri, Lanud SMH Palembang, Manggala Agni, Polhut dan Pol PP, KTPA, Masyarakat Peduli Api (MPA), RPK perusahaan serta RPK HTI.
Dukungan operasi udara juga diperkuat dengan kesiapan sejumlah armada, di antaranya pesawat patroli, helikopter patroli serta lima unit helikopter water bombing yang disiagakan di Lanud SMH Palembang. Armada tersebut digunakan untuk mendukung pemantauan, patroli dan pemadaman karhutla di wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Selain itu, BPBD Sumsel juga melaksanakan operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengantisipasi potensi karhutla. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi mitigasi menghadapi kondisi cuaca dan tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi.
Dalam evaluasi penanggulangan karhutla, BPBD Sumsel juga menerima kunjungan anggota Komisi I DPR RI. Berbagai catatan dan masukan terkait kondisi karhutla serta kebutuhan penanganan di Sumatera Selatan menjadi bagian dari evaluasi untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.
BPBD Sumsel juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan pemerintah pusat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diwujudkan melalui bantuan peralatan serta pengoperasian helikopter water bombing dan helikopter patroli untuk mendukung kegiatan pemantauan, patroli dan pemadaman di sejumlah wilayah rawan kebakaran.
Dengan pemanfaatan IKD sebagai instrumen evaluasi dan perencanaan, BPBD Sumsel diharapkan mampu mengidentifikasi aspek ketahanan daerah yang masih perlu diperkuat. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam menyusun strategi penanggulangan karhutla yang lebih terarah, berbasis risiko dan sesuai dengan karakteristik wilayah.
Melalui penguatan sistem peringatan dini, pemantauan titik panas, patroli kawasan rawan, kesiapan personel dan peralatan, operasi modifikasi cuaca, serta peningkatan kapasitas masyarakat, Sumatera Selatan diharapkan semakin tangguh menghadapi ancaman karhutla selama periode musim kemarau.(ADV)
