BANYUASIN, Catatan Jurnalist – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Banyuasin menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Pandangan fraksi tersebut disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banyuasin, Syarifuddin, kepada Catatanjurnalist.com, Kamis (02/7/2026).
Syarifuddin mengatakan, Fraksi Gerindra mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyuasin yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ke-15 kalinya secara berturut-turut.
Namun, menurutnya, capaian tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pemerintahan, bukan alasan untuk berpuas diri. Masih banyak sektor yang membutuhkan perhatian dan pembenahan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Fraksi Gerindra mendorong Pemerintah Kabupaten Banyuasin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemanfaatan aset daerah secara profesional, serta digitalisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah.
“Kemandirian fiskal daerah harus terus ditingkatkan agar ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dapat dikurangi secara bertahap,” ujar Syarifuddin.
Selain itu, Fraksi Gerindra meminta agar belanja daerah diprioritaskan pada program-program yang langsung dirasakan masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, penguatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran.
Fraksi Gerindra juga mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran agar tidak terjadi penumpukan kegiatan pada akhir tahun anggaran.
Syarifuddin menambahkan, Pemerintah Kabupaten Banyuasin juga perlu segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI sebagai wujud komitmen menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra berharap pembangunan daerah benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama petani, nelayan, pelaku UMKM, masyarakat miskin dan rentan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan birokrasi, peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan disiplin dan profesionalisme aparatur.
Tak hanya itu, Syarifuddin menyoroti kondisi Jalan Lintas Palembang–Betung yang dinilai memerlukan perhatian serius. Menurutnya, tingginya angka kemacetan dan kecelakaan akibat kerusakan jalan harus segera diatasi melalui langkah-langkah strategis.
“Jangan sampai Banyuasin dikenal karena kemacetan dan buruknya kondisi jalan. Kami berharap pemerintah kabupaten Banyuasin segera mengambil langkah konkret, mendesak pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan ini,” tegasnya.
Ia berharap seluruh pembahasan LPj APBD 2025 dapat menghasilkan kebijakan yang efektif, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mewujudkan Banyuasin yang lebih baik.
