PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Delapan tahun setelah beroperasi, Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan dinilai telah memberikan modal penting bagi Kota Palembang untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Namun, tantangan terbesar kini bukan lagi membangun infrastruktur transportasi publik, melainkan bagaimana menjadikan LRT sebagai bagian dari kebiasaan perjalanan masyarakat sehari-hari.
Pandangan tersebut disampaikan Dr. Robby Kurniawan, dalam kajian bertajuk “Dari Infrastruktur ke Kultur: Transformasi Mobilitas Kota Palembang” kepada redaksi Catatanjurnalist.com melalui tulisannya, Kamis (13/08/2026).
Menurutnya, Palembang memiliki keunggulan yang belum dimiliki banyak kota besar di Indonesia, yakni angkutan massal berbasis rel yang dapat menjadi tulang punggung transportasi perkotaan.
Sejak LRT Sumatera Selatan beroperasi, pemerintah juga telah mengembangkan feeder, memberikan subsidi dan mendorong integrasi antarmoda.
Data Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan menunjukkan LRT melayani sekitar 400.949 penumpang pada Juli 2025 dan meningkat menjadi 403.889 penumpang pada Oktober 2025.
Meski demikian, angka tersebut masih menunjukkan fluktuasi. Pada Februari 2025, misalnya, jumlah penumpang tercatat 328.361 orang atau turun 16,32 persen dibandingkan Januari.
Fluktuasi tersebut menunjukkan permintaan terhadap transportasi umum masih sangat dipengaruhi kualitas jaringan, kebutuhan perjalanan, kalender aktivitas serta kemudahan perpindahan antarmoda.
LRT Bukan Tujuan Akhir
Robby menilai kesalahan dalam melihat keberhasilan LRT adalah menempatkannya sebagai moda yang berdiri sendiri.
Sebab, masyarakat tidak membutuhkan LRT semata. Yang dibutuhkan adalah perjalanan dari rumah menuju kantor, sekolah, kampus, pasar, rumah sakit, bandara maupun pusat kegiatan dengan mudah, cepat dan pasti.
Karena itu, LRT harus ditempatkan sebagai backbone atau tulang punggung sistem transportasi Palembang.
Strukturnya, LRT menjadi tulang punggung, bus dan BRT menjadi jaringan utama antarkawasan, feeder menjadi jaringan penghubung menuju permukiman, sedangkan pedestrian dan moda mikro menopang perjalanan first and last mile.
Persoalannya, banyaknya koridor belum otomatis menjamin jaringan transportasi efektif.
Pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah feeder benar-benar melewati titik asal perjalanan masyarakat, apakah kedatangannya sinkron dengan jadwal LRT, apakah perpindahan moda nyaman dan apakah perjalanan menggunakan transportasi publik lebih cepat dibandingkan sepeda motor.
Jika jawabannya belum, maka persoalannya bukan sekadar jumlah armada, tetapi desain jaringan transportasi.
Lawan Utama Bukan Transportasi Publik, tapi Sepeda Motor
Tantangan terbesar transportasi umum Palembang justru berasal dari kendaraan pribadi, terutama sepeda motor.
Motor menawarkan perjalanan langsung dari pintu ke pintu, fleksibilitas waktu, minim waktu tunggu dan mampu menjangkau jalan-jalan lingkungan.
Karena itu, transportasi publik tidak cukup hanya menawarkan tarif murah. Bahkan layanan feeder gratis belum tentu mampu menggeser masyarakat dari kendaraan pribadi apabila perjalanan masih membutuhkan waktu panjang, terlalu banyak perpindahan moda atau menghadapi ketidakpastian jadwal.
Ke depan, keberhasilan transportasi Palembang tidak cukup diukur dari jumlah penumpang LRT, jumlah koridor atau jumlah armada.
Pemerintah juga perlu mengukur waktu perjalanan dari pintu ke pintu, waktu tunggu, waktu perpindahan moda, load factor, ketepatan jadwal, kepuasan pengguna, pangsa perjalanan menggunakan transportasi publik serta berapa banyak perjalanan kendaraan pribadi yang berhasil dialihkan.
Dari Cakupan Menuju Akses Nyata
Palembang juga dinilai perlu mengubah cara melihat cakupan pelayanan transportasi.
Kawasan yang berada dekat stasiun atau dilalui feeder belum tentu benar-benar mudah diakses masyarakat.
Persoalan dapat muncul dari trotoar yang tidak nyaman, penyeberangan yang kurang aman, minimnya informasi kedatangan kendaraan hingga jarak perpindahan antarmoda yang terlalu jauh.
Karena itu, ukuran keberhasilan harus bergeser dari sekadar coverage menuju effective accessibility.
Pertanyaan utamanya bukan lagi berapa kilometer rute yang tersedia, tetapi berapa persen warga Palembang yang dapat mencapai pusat pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan kota menggunakan transportasi umum dalam waktu yang kompetitif.
Subsidi Gratis Bukan Tujuan Akhir
Kebijakan feeder gratis tetap dinilai memiliki fungsi penting untuk mengurangi hambatan biaya dan memperkenalkan transportasi publik kepada masyarakat.
Namun, layanan gratis tidak boleh menjadi tujuan akhir.
Setiap rupiah subsidi harus dapat diukur hasilnya: berapa penumpang tambahan yang dihasilkan, berapa perjalanan kendaraan pribadi yang berkurang dan seberapa besar peningkatan akses masyarakat terhadap pusat kegiatan.
Dengan demikian, paradigma subsidi perlu bergeser dari sekadar subsidizing vehicles menjadi buying mobility outcomes.
Integrasi jadwal juga dinilai jauh lebih penting daripada sekadar integrasi tarif.
Jika penumpang tiba tepat waktu dengan LRT tetapi harus menunggu feeder selama 20 hingga 30 menit, maka perjalanan tetap dianggap tidak efisien.
Karena itu, feeder perlu dirancang mengikuti jadwal kedatangan LRT pada simpul tertentu, dilengkapi informasi waktu nyata dan menggunakan satu sistem informasi perjalanan.
Target akhirnya adalah satu perjalanan, satu sistem informasi, waktu tunggu minimum dan penalti perpindahan moda seminimal mungkin.
LRT Harus Mengubah Struktur Kota
Potensi LRT Palembang juga tidak sebatas mengangkut penumpang.
Transportasi berbasis rel tersebut dinilai dapat menjadi penggerak perubahan struktur pembangunan kota melalui pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit-Oriented Development (TOD).
Palembang bahkan mulai membahas pilot project Land Value Capture di kawasan LRT dan Jembatan Ampera pada 2025.
Konsepnya, peningkatan nilai tanah akibat pembangunan infrastruktur transportasi dapat dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi baru.
Pusat perdagangan, hunian, perkantoran, pendidikan dan fasilitas pelayanan publik idealnya semakin diarahkan di sekitar simpul transportasi massal.
Dengan begitu, LRT tidak terus-menerus mencari penumpang. Sebaliknya, kota menciptakan aktivitas dan penumpang di sekitar jaringan LRT.
Tujuh Agenda untuk Palembang
Untuk memperkuat sistem mobilitas perkotaan, terdapat tujuh agenda yang perlu didorong.
Pertama, mendesain ulang jaringan berdasarkan data asal-tujuan perjalanan masyarakat.
Kedua, menyinkronkan jadwal feeder dengan LRT dan menjadikan waktu tunggu sebagai indikator kinerja.
Ketiga, membangun satu sistem informasi perjalanan yang mengintegrasikan LRT, bus, feeder, tarif, jadwal dan informasi waktu nyata.
Keempat, memperkuat first-last mile melalui trotoar, penyeberangan aman, halte berkualitas, feeder lingkungan dan akses universal.
Kelima, menjadikan stasiun sebagai mobility hub sekaligus pusat TOD.
Keenam, mengubah subsidi menjadi performance-based subsidy yang dikaitkan dengan jumlah penumpang, keandalan layanan, efisiensi, kepuasan dan perpindahan dari kendaraan pribadi.
Ketujuh, menyatukan tata kelola mobilitas melalui integrated urban mobility plan yang melibatkan Pemkot Palembang, Pemprov Sumatera Selatan, Kementerian Perhubungan, BPKARSS, operator LRT, bus dan feeder.
Pada akhirnya, keberhasilan LRT Palembang bukan diukur dari kemegahan stasiun maupun banyaknya feeder yang beroperasi.
Ukuran paling penting adalah ketika masyarakat yang memiliki sepeda motor atau mobil mulai memilih meninggalkan kendaraan pribadinya karena transportasi umum dianggap lebih masuk akal.
Jika pilihan tersebut menjadi kebiasaan sehari-hari, transportasi publik tidak lagi sekadar program pemerintah, tetapi telah berubah menjadi budaya mobilitas masyarakat.
Palembang pun berpeluang membuktikan bahwa investasi transportasi bukan hanya menghasilkan infrastruktur, tetapi mampu mengubah perilaku, struktur kota dan kultur mobilitas masyarakat.
