PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Pelaksanaan berbagai program strategis nasional serta persoalan agraria dan tata ruang menjadi perhatian dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Sumatera Selatan. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan menyerap berbagai masukan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi II DPR RI, khususnya di bidang aparatur sipil negara, pemerintahan daerah, pertanahan, serta pelaksanaan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Menurut Dede Yusuf, setelah lebih dari satu dekade berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan otonomi daerah, terutama menyangkut peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah
Komisi II DPR RI juga ingin mengetahui berbagai kendala yang menyebabkan fungsi koordinasi dan pengawasan gubernur terhadap pemerintah kabupaten/kota belum berjalan optimal sehingga berdampak pada pelaksanaan program-program strategis pemerintah pusat.
Selain itu, Komisi II memberikan perhatian terhadap percepatan penyusunan RDTR sebagai instrumen penting dalam penataan ruang dan penyelesaian persoalan pertanahan. Di Sumsel masih terdapat sejumlah isu strategis, seperti sengketa batas wilayah, hak guna usaha (HGU), serta konflik pertanahan dengan masyarakat yang memerlukan penyelesaian secara terpadu.
Komisi II DPR RI juga berharap memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penyelesaian berbagai persoalan tersebut, termasuk melalui satuan tugas yang dipimpin gubernur.
Di bidang kepegawaian, Komisi II ingin mendalami pelaksanaan kewenangan gubernur sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), khususnya terkait rotasi dan mutasi aparatur sipil negara agar tetap berpedoman pada sistem merit dan bebas dari kepentingan politik.
Seluruh masukan yang diperoleh dalam kunjungan kerja tersebut akan menjadi bahan evaluasi Komisi II DPR RI dalam penyempurnaan regulasi, termasuk revisi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan.
Wakil Gubernur Sumatera Selatan Cik Ujang menegaskan Pemerintah Provinsi Sumsel berkomitmen memastikan berbagai program strategis nasional dapat berjalan optimal. Hal itu disampaikannya saat menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI di Auditorium Grha Bina Praja, Palembang, Rabu (22/7/2026).
Menurut Cik Ujang, keberhasilan program nasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaannya di daerah. Karena itu, diperlukan sinergi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah.
“Kami meyakini bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya ditentukan oleh kualitas kebijakan di tingkat pusat, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya di daerah,” ujar Cik Ujang.
Dalam pertemuan tersebut, Cik Ujang juga memaparkan berbagai potensi dan capaian pembangunan Sumsel. Ia menyebut Sumsel memiliki potensi sumber daya alam yang besar, didukung sektor pertanian, perkebunan, energi, industri, perdagangan, dan jasa yang terus berkembang.
Letak geografis Sumsel yang strategis serta dukungan infrastruktur dan konektivitas yang semakin baik, kata dia, menjadikan provinsi ini sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera. Kondisi tersebut sekaligus memperkuat kontribusi Sumsel terhadap ketahanan pangan dan energi nasional.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Sumsel pada 2025 mencapai 5,35 persen secara year on year (yoy), meningkat dibandingkan 5,03 persen pada 2024. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 9,66 persen, sementara sektor pertambangan memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah sebesar 23,99 persen.
Memasuki Triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi Sumsel tetap terjaga di angka 5,34 persen (yoy), dengan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum kembali menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 12,32 persen.
Pertumbuhan ekonomi tersebut juga diiringi dengan peningkatan kualitas pembangunan masyarakat. Persentase penduduk miskin turun menjadi 9,85 persen pada 2025 dari sebelumnya 10,97 persen pada 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menurun dari 3,86 persen menjadi 3,59 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 74,76 dari 73,84 pada tahun sebelumnya.
Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Cik Ujang menegaskan Pemprov Sumsel terus memastikan seluruh program prioritas nasional dapat dilaksanakan secara optimal melalui pembinaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pemerintah kabupaten/kota.
Dalam bidang penataan ruang, ia menjelaskan seluruh pembangunan di Sumsel berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengatur pemanfaatan ruang, mengendalikan pembangunan, serta menyinkronkan pembangunan antarwilayah dan antarsektor.
“Dengan struktur ruang yang semakin terintegrasi, diharapkan mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta aktivitas investasi dapat berlangsung lebih efisien dan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah,” katanya.
Cik Ujang menambahkan, pengembangan pola ruang juga ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara kawasan lindung dan kawasan budi daya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tetap dapat berjalan selaras dengan upaya menjaga daya dukung lingkungan.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang harus diselesaikan bersama, di antaranya percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), peningkatan kualitas data spasial yang terintegrasi, penyelesaian konflik agraria lintas sektor, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
Karena itu, Pemprov Sumsel berharap dukungan Komisi II DPR RI bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melalui penyempurnaan regulasi, penguatan kelembagaan, serta percepatan penyelesaian berbagai persoalan agraria dan tata ruang.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI Dede Yusuf bersama anggota Komisi II DPR RI, di antaranya Giri Ramanda N. Kiemas, Rycko Menoza, Azis Subekti, Iwan Kurniawan, Aus Hidayat Nur, Ahmad Heryawan, Ishak Mekki, serta sejumlah mitra kerja Komisi II DPR RI.
