OKU, Catatan Jurnalist — Massa yang tergabung dalam Aliansi Aktivis, LSM, Insan Pers, dan South Sumatra Corruption Watch (SCW) menggelar aksi demonstrasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Senin (3/8/2026).
Massa mendatangi tiga lokasi sekaligus, yakni Kantor Dinas Pendidikan OKU, Rumah Dinas Bupati OKU, dan Gedung DPRD OKU. Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi terkait dugaan persoalan dalam tata kelola pendidikan di Kabupaten OKU.
Sejak pagi, peserta aksi terlihat membawa spanduk dan poster berisi tuntutan. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten OKU dan DPRD memberikan perhatian serius terhadap sejumlah persoalan yang mereka soroti di lingkungan Dinas Pendidikan.
Koordinator Aksi, Hendri Marico, mengatakan aksi tersebut digelar sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang meminta adanya transparansi dalam pengelolaan sektor pendidikan.
“Kami datang bukan untuk mencari sensasi. Kami datang membawa aspirasi rakyat. Jika uang rakyat dikelola tidak transparan, maka rakyat berhak mempertanyakan,” ujar Hendri.
Ia juga mendesak adanya evaluasi terhadap Kepala Dinas Pendidikan OKU terkait berbagai persoalan yang menjadi sorotan massa.
Sementara itu, perwakilan South Sumatra Corruption Watch (SCW), Antoni Chaniago, meminta Pemerintah Kabupaten OKU dan DPRD segera mengambil langkah konkret terhadap aspirasi yang disampaikan.
Menurutnya, apabila persoalan tersebut tidak mendapat tindak lanjut di tingkat daerah, pihaknya mengaku siap membawa dokumen dan laporan yang mereka miliki ke tingkat pemerintah pusat.
“Jika daerah tidak mampu menyelesaikan persoalan ini, kami siap membawa seluruh berkas ke Kejaksaan Agung dan Kementerian Pendidikan. Biarkan aparat pusat yang menguji semuanya,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti sedikitnya empat persoalan yang mereka minta untuk ditindaklanjuti dan diperiksa oleh pihak berwenang.
Pertama, dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah. Kedua, dugaan ketidakjelasan penggunaan anggaran program seragam sekolah gratis yang bersumber dari APBD 2025/2026.
Selanjutnya, massa juga menyoroti dugaan adanya jalur yang dinilai tidak sesuai prosedur dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), serta dugaan intervensi Dinas Pendidikan terhadap kewenangan sekolah.
Selain meminta adanya penegakan hukum jika ditemukan pelanggaran, massa juga mendesak Inspektorat Daerah melakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) terhadap penggunaan anggaran di lingkungan Dinas Pendidikan OKU.
Mereka meminta pengelolaan anggaran sektor pendidikan dapat diperiksa secara transparan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPRD OKU, Awal Fajri, menyatakan pihaknya akan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji berbagai persoalan yang disampaikan oleh masyarakat.
“Kami menerima aspirasi ini dan akan mendorong pembentukan Pansus agar seluruh dugaan persoalan dapat dibahas secara terbuka sesuai mekanisme yang berlaku. Semua harus jelas dan transparan,” katanya.
Pernyataan tersebut mendapat respons positif dari massa aksi. Namun, para demonstran menegaskan akan terus mengawal tindak lanjut atas tuntutan yang telah disampaikan.
Aliansi memberikan batas waktu hingga Rabu (5/8/2026) kepada Pemerintah Kabupaten OKU dan DPRD OKU untuk menunjukkan langkah konkret terhadap aspirasi tersebut.
Jika tidak ada perkembangan yang dianggap memadai, massa menyatakan siap menggelar aksi lanjutan dengan jumlah peserta yang lebih besar.
Di akhir aksi, demonstran juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres OKU dan Kodim 0403/OKU yang dinilai telah mengamankan jalannya demonstrasi secara tertib, aman, dan humanis.
Aksi tersebut menjadi perhatian publik terhadap tata kelola sektor pendidikan di Kabupaten OKU. Kini, masyarakat menunggu tindak lanjut pemerintah daerah dan DPRD, termasuk kemungkinan audit maupun pemeriksaan terhadap sejumlah dugaan yang disampaikan dalam aksi tersebut.
