JAKARTA, Catatan Jurnalist — Tidak hanya PDI Perjuangan, Partai Buruh pun menyampaikan penolakan wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD yang didorong sejumlah fraksi di DPR baru-baru ini. Hal itu disampaikan langsung Presiden Partai Buruh Said Iqbal.
Partai Buruh menegaskan sikap untuk mendukung pilkada tetap digelar secara langsung.”Partai Buruh tetap berpendapat bahwa Pilkada harus dipilih langsung oleh rakyat karena merupakan cerminan kehendak rakyat dan amanat Reformasi,” ujar Presiden Partai Buruh, Said Iqbal dalam keterangannya, Minggu (04/01/2025).
Iqbal menyebut pilkada langsung merupakan cermin kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat bisa melihat rekam jejak calon pemimpin mereka dari banyak sumber, termasuk media sosial.
Dia menepis asumsi yang menyebut pilkada tak langsung atau melalui DPRD dapat menekan praktik politik uang. Menurut Iqbal, pilkada tak langsung justru membuat politik transaksional yang semakin tinggi.”Kalau dipilih lewat DPRD, potensi money politic akan terjadi secara lebih brutal karena ongkosnya jauh lebih murah. Cukup dengan segelintir anggota DPRD, dugaan permainan uang sangat mungkin terjadi,” katanya.
Iqbal menambahkan, sumber tingginya ongkos politik dalam pemilu selama ini bukan pada mekanisme pemilihan langsung, melainkan pada praktik politik uang.
Dia pun mengingatkan bahwa pilkada langsung merupakan hasil perjuangan panjang reformasi yang di dalamnya ada darah rakyat, mahasiswa, dan buruh yang tertumpah demi memastikan presiden dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat.”Kenapa kita harus mundur ke sistem yang pernah gagal? Reformasi belum lama kita jalani,” katanya.
Wacana pilkada lewat DPRD kembali bergulir setelah Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) beberapa waktu lalu. Salah satu rekomendasi rapimnas adalah mendorong pilkada tak langsung atau via DPRD dan koalisi permanen.
Suara lantang juga di sampaikan Ketua Exco Partai Buruh Papua Pegunungan Tolak Pilkada Melalui DPRD
Partai Buruh Provinsi Papua Pegunungan secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana pelaksanaan Pilkada melalui DPRD. Penolakan ini disampaikan sebagai bentuk komitmen Partai Buruh dalam menjaga kedaulatan rakyat dan nilai-nilai demokrasi.
Menurut Partai Buruh Papua Pegunungan, Pilkada merupakan hak konstitusional rakyat yang harus dijalankan melalui pemilihan langsung oleh rakyat, bukan diserahkan kepada mekanisme pemilihan oleh DPRD yang berpotensi menghilangkan partisipasi publik.
“Pilkada harus dipilih oleh rakyat. Mengalihkan pemilihan kepada DPRD sama saja dengan menarik kembali hak politik rakyat dan membuka ruang politik transaksional,” kata Wendalimo dal pernyataan tertulisnya, Rabu (07/01/2026).
Partai Buruh menilai bahwa Pilkada melalui DPRD bertentangan dengan semangat reformasi serta mencederai prinsip demokrasi yang telah diperjuangkan selama ini. Oleh karena itu, Partai Buruh menyerukan agar aspirasi masyarakat, khususnya rakyat Papua Pegunungan, didengarkan dan dihormati.
Partai Buruh Provinsi Papua Pegunungan juga menyampaikan seruan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar mendengarkan suara rakyat dan tidak mengembalikan sistem demokrasi ke masa lalu.
“Demokrasi tidak boleh mundur. Kedaulatan tetap berada di tangan rakyat,” demikian penegasan Partai Buruh Papua Pegunungan.
Mayoritas fraksi pun mendukung usulan itu. Selain Golkar, ada Gerindra, PAN, PKB, dan NasDem. Sedangkan, PDIP dan Demokrat menolak. Lalu, PKS mengusulkan sistem variasi, di mana pilkada tak langsung hanya untuk kabupaten.
