PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Pedagang pasar dinilai memiliki peran penting dalam menggerakkan roda perekonomian kerakyatan di Kota Palembang. Aktivitas perdagangan di pasar rakyat tidak hanya menjadi pusat pemenuhan kebutuhan sehari-hari masyarakat, tetapi juga menjadi sumber mata pencaharian bagi ribuan keluarga sekaligus ruang tumbuh bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Untuk memperkuat peran tersebut, Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPD APPSI) Kota Palembang masa bakti 2026–2030 resmi dilantik dan dikukuhkan. Kepengurusan baru ini diharapkan mampu menjadi wadah yang solid dalam menyerap aspirasi sekaligus memperjuangkan kepentingan para pedagang pasar.
Staf Ahli Wali Kota Palembang Bidang Keuangan, Pendapatan, Hukum, dan HAM, Edison, mengatakan Pemerintah Kota Palembang menyambut baik terbentuknya kepengurusan baru APPSI tersebut.
Menurutnya, APPSI diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat pengabdian. Organisasi ini juga diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pedagang pasar dengan pemerintah.
“Pasar rakyat memiliki peran vital dalam kehidupan masyarakat. Selain menjadi pusat transaksi kebutuhan sehari-hari, pasar juga menjadi ruang tumbuhnya usaha kecil, tempat bergantungnya mata pencaharian ribuan keluarga, serta simbol kuatnya ekonomi berbasis kerakyatan,” ujarnya.
Di tengah perkembangan zaman, APPSI dituntut mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan yang dihadapi pedagang, termasuk perubahan pola perdagangan dan pemanfaatan teknologi digital.
Keberadaan organisasi pedagang juga dinilai penting untuk membantu mencarikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan, mulai dari pengelolaan pasar, peningkatan kualitas pelayanan, akses pembiayaan, hingga penguatan daya saing pedagang.
Secara makro, kondisi ekonomi Kota Palembang menunjukkan tren positif. Pada Triwulan I Tahun 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 5,91 persen. Capaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi berbagai pelaku usaha, termasuk pedagang pasar yang terus menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan.
Selain itu, terdapat lebih dari 188 ribu pelaku UMKM di Kota Palembang yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah. Sebagian pelaku usaha tersebut tumbuh dari aktivitas perdagangan di pasar rakyat, sehingga keberadaan pasar tradisional memiliki kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Kota Palembang, lanjutnya, terus menunjukkan komitmen dalam mendukung penguatan pasar rakyat melalui berbagai program. Di antaranya peningkatan kualitas pengelolaan pasar, pemberdayaan UMKM, perluasan akses pembiayaan, hingga penguatan pemasaran.
Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi perhatian agar para pedagang mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan karakter dan nilai khas pasar tradisional.
Sinergi antara pemerintah dan APPSI dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pasar yang bersih, tertib, aman, sehat, dan nyaman. Upaya menjaga stabilitas harga, meningkatkan pelayanan kepada konsumen, serta membangun budaya berdagang yang jujur dan berdaya saing menjadi bagian penting dalam memperkuat ekosistem perdagangan di Kota Palembang.
Dengan kepengurusan baru, APPSI diharapkan mampu menghadirkan berbagai inovasi, meningkatkan kapasitas pedagang, serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi anggota secara konstruktif.
Kolaborasi antara pemerintah, APPSI, pedagang, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mendorong pasar rakyat di Palembang semakin maju dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
Pelantikan kepengurusan APPSI Kota Palembang masa bakti 2026–2030 pun menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun ekonomi kerakyatan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Palembang Berdaya dan Sejahtera.
