SORONG, Catatan Jurnalist – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (SPPP) menggelar Pelatihan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) serta fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat bagi Orang Asli Papua (OAP). Kegiatan berlangsung di Hotel M Kyriad, Kilometer 10, Sungai Maruni, Klawuyuk, Kota Sorong, Kamis (30/7/2026).
Program tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi, khususnya bagi kelompok rentan dan masyarakat Orang Asli Papua di lima kabupaten dan satu kota di Papua Barat Daya.
Pelatihan dirangkaikan dengan penyaluran bantuan pengembangan usaha berupa kios dan kebutuhan usaha kepada para penerima manfaat. Selain bantuan modal usaha, peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai manajemen usaha, pengelolaan keuangan, pengembangan produk, hingga legalitas usaha.
Kegiatan dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakob Kareth, yang mewakili Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu.
Dalam sambutannya, Yakob mengatakan pemberdayaan ekonomi merupakan salah satu langkah strategis untuk mengurangi kemiskinan, memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan sosial, tetapi juga mendorong masyarakat agar mampu mandiri dan memiliki daya saing melalui pengembangan usaha produktif.
“Kegiatan ini memiliki makna strategis karena menjadi wadah memperkuat Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial sebagai mitra pemerintah dalam membangun masyarakat. Melalui bantuan pengembangan ekonomi, kami berharap kelompok penerima manfaat mampu mengembangkan usaha yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan ketahanan ekonomi keluarga,” ujarnya.
Yakob juga menegaskan Papua Barat Daya memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan harus dikelola secara bijaksana dengan memanfaatkan potensi lokal. Karena itu, bantuan pemerintah hendaknya dijadikan sebagai stimulan untuk membangun usaha produktif, bukan sekadar bantuan yang bersifat konsumtif.
Ia mengajak seluruh penerima bantuan memanfaatkan bantuan tersebut secara bertanggung jawab, mengelola usaha dengan baik, membangun kerja sama dalam kelompok, serta memanfaatkan pendampingan yang disediakan pemerintah.
Selain itu, Yakob meminta Dinas Sosial dan seluruh pendamping sosial tidak berhenti pada tahap penyaluran bantuan, tetapi terus melakukan pembinaan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi agar program benar-benar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Panitia Marius Solossa mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menuntaskan kemiskinan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Papua Barat Daya.
“Dinas Sosial memandang perlu adanya fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi yang disertai pembekalan kepada penerima manfaat agar memiliki keterampilan manajemen usaha yang baik. Selain itu, bantuan usaha berupa kios diharapkan dapat mendukung kemandirian ekonomi masyarakat di lima kabupaten dan satu kota,” katanya.
Marius menjelaskan, sebanyak 80 orang menerima bantuan usaha kios yang berasal dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Sorong Selatan, masing-masing sebanyak 20 penerima.
Selain penyaluran bantuan, forum tersebut juga menjadi sarana peningkatan kapasitas melalui bimbingan teknis mengenai pengelolaan usaha, manajemen keuangan, pengembangan produk, serta pemahaman legalitas usaha dasar.
Seluruh rangkaian kegiatan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026.
Melalui program ini, pemerintah berharap lahir pelaku-pelaku usaha baru yang mandiri, meningkatnya pendapatan keluarga penerima manfaat, serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat Orang Asli Papua melalui penguatan ekonomi berbasis usaha produktif.
