JAKARTA, Catatan Jurnalist — Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terus menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, Program JKN tidak hanya memperluas akses layanan kesehatan, tetapi juga menjaga keberlanjutan melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan digital.
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 di Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Menurut Pujo, Program JKN telah menjadi instrumen penting dalam menjamin masyarakat memperoleh layanan kesehatan berkualitas tanpa terbebani biaya yang besar, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan mendukung pembangunan nasional.
“Hingga 31 Desember 2025, jumlah peserta Program JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia,” ujarnya.
Tingginya cakupan kepesertaan tersebut diikuti dengan meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan. Selama tahun 2025, Program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau rata-rata lebih dari 1,9 juta layanan setiap hari.
BPJS Kesehatan juga terus memperkuat transformasi digital melalui berbagai layanan, seperti Aplikasi Mobile JKN, layanan administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA), serta Care Center 165. Selain itu, jaringan pelayanan kesehatan semakin luas dengan dukungan 23.770 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 3.194 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan 6.190 fasilitas kesehatan penunjang di seluruh Indonesia.
Dari sisi keuangan, Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tetap berada dalam kondisi sehat. Hingga akhir 2025, aset bersih DJS Kesehatan mencapai Rp30,04 triliun dengan hasil investasi sebesar Rp3,94 triliun, yang dinilai mampu menopang keberlanjutan Program JKN.
BPJS Kesehatan juga kembali meraih opini Wajar Tanpa Modifikasi (WTM) untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Selain itu, berbagai indikator tata kelola organisasi juga menunjukkan hasil yang sangat baik.
Pujo menjelaskan, manfaat Program JKN tidak hanya dirasakan pada sektor kesehatan, tetapi juga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan kajian LPEM FEB Universitas Indonesia, Program JKN berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga Rp129 triliun serta menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja.
Kajian tersebut juga menunjukkan Program JKN berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari kemiskinan dan melindungi sekitar 16 juta penduduk dari risiko jatuh miskin akibat biaya kesehatan. Bahkan, setiap kenaikan satu persen kepesertaan JKN mampu meningkatkan pengeluaran per kapita sebesar 2,71 persen serta meningkatkan angka harapan hidup masyarakat.
Meski demikian, BPJS Kesehatan mengakui tantangan ke depan masih cukup besar. Sepanjang tahun 2025, biaya pelayanan kesehatan mencapai Rp191,3 triliun, dengan 26,42 persen di antaranya digunakan untuk pembiayaan penyakit katastropik yang sebagian besar dapat dicegah melalui pola hidup sehat dan deteksi dini.
Karena itu, BPJS Kesehatan akan terus memperkuat upaya promotif dan preventif, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan kolektabilitas iuran, serta memperkuat pengendalian biaya agar Program JKN tetap berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stevanus Adrianto Passat, menegaskan bahwa BPJS Kesehatan akan terus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas dalam mengelola dana publik.
Di sisi lain, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai penyelenggaraan Program JKN telah menunjukkan berbagai kemajuan, mulai dari peningkatan kualitas layanan, perluasan akses, hingga penguatan tata kelola.
Senada, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, menyebut ketahanan pembiayaan Program JKN merupakan kunci dalam membangun sistem kesehatan yang berkelanjutan, efisien, dan inklusif menuju Indonesia Emas 2045.
