SORONG, Catatan Juranlist — Menyambut HUT Kemerdekaan RI ke 80 tahun, Pemerintah provinsi Papua Barat Daya dan Dinas kesehatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana bersama aparat sipil negara organisasi perangkat Daerah (OPD) Mendorong sosialisasi dan edukasi kesehatan gratis di Puskesmas Jalan Sam Ratulangi, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong kota Sorong, Jumat (8/8/2025).
Langkah strategis tindakan pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program prioritas presiden. Seperti makan bergizi Gratis, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, dan koperasi desa merah putih, serta perumahan rakyat. Demi untuk membangun manusia Indonesia yang sehat cerdas, dan mandiri.
Kepala dinas kesehatan pengendalian penduduk dan keluarga berencana provinsi Papua Barat Daya Naomi Netty Howay, menekankan kegiatan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat guna mendapatkan cek kesehatan secara gratis tanpa biaya.
“Pelayanan kesehatan, termasuk tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah, standar mutu pelayanan, hak dan kewajiban masyarakat, serta peran tenaga kesehatan. Kesehatan merupakan pilar penting bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi tongkat sejarah bagi pemerintah Papua Barat Daya menyelenggarakan program guna memenuhi keberlangsungan kehidupan masyarakat,” ujar Naomi Netty.
Dikatakan Kadinkes Naomi Netty, orang sehat baru bisa melakukan aktivitas segala sesuatu maka itu moment Menyongsong HUT RI ke-80 kita dari dinas kesehatan melalui cek kesehatan gratis.
“Memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk melakukan pemeriksaan secara gratis. Demi mencegah akibat dampak negatif terhadap masyarakat. Pelayanan kesehatan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif,” ungkap Naomi Netty.
Pemerintah menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
“Kegiatan ini menandakan bahwa Papua Barat Daya memajukan pelayanan kesehatan sebagai langkah kongkrit untuk memberikan dampak positif dan membawa perubahan. Pentingnya upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pemerintah menetapkan standar mutu pelayanan kesehatan yang diatur dalam pertemuan pemerintah. Melalui kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah daerah mendukung program prioritas utama. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sehat dan produktif,” pungkasnya.
Laporan : Eskop Wisabla
