PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor tanpa ego sektoral dalam upaya penanganan banjir di Kota Palembang. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan genangan dan banjir di Ruang Rapat Bina Praja, Senin (4/5/2026).
Dalam rapat yang melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta Pemerintah Kota Palembang itu, Herman Deru meminta seluruh pihak membuka ruang komunikasi dan bekerja secara terpadu.
“Banjir yang terjadi belakangan ini semakin meluas, sementara infrastruktur belum sepenuhnya memadai. Bahkan hak pejalan kaki dan penyandang disabilitas juga masih belum terpenuhi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kebingungan masyarakat terkait pembagian kewenangan antara pihak pengembang dan pemerintah. Menurutnya, kondisi tersebut harus segera diperjelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Masyarakat belum memahami mana tanggung jawab developer dan mana kewenangan pemerintah. Hasil rakor ini akan kami bawa ke kementerian, bahkan saya akan mengajak kepala daerah untuk bersama-sama menyampaikan langsung. Intinya, kita harus lepaskan ego sektoral dan bekerja secara komprehensif,” tegasnya.
Herman Deru menambahkan, penanganan banjir di Palembang menjadi prioritas karena kota ini merupakan wajah Sumatera Selatan.
“Palembang adalah etalase provinsi, sehingga penanganan banjir harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Usai rakor, ia menginstruksikan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Banjir melalui Surat Keputusan Gubernur yang melibatkan Balai Besar dan Pemerintah Kota Palembang, guna mempercepat koordinasi dan memangkas birokrasi.
Selain itu, ia juga meminta pemantauan berbasis digital melalui pemasangan CCTV di titik rawan banjir, serta pengawasan terhadap pembangunan yang berpotensi memperparah genangan.
Langkah perbaikan lainnya meliputi optimalisasi mesin pompa serta perbaikan bertahap terhadap 21 box culvert dan gorong-gorong yang terdampak, termasuk yang terdampak pembangunan infrastruktur.
Gubernur juga menekankan pentingnya kejelasan kewenangan di sejumlah titik rawan banjir, seperti Jalan Noerdin Panji, kawasan Demang Lebar Daun, hingga sejumlah titik lain di pusat kota.
Sementara itu, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyebut banjir dipengaruhi oleh faktor alam dan aktivitas manusia. Ia menjelaskan bahwa Pemkot telah menyiapkan langkah jangka pendek seperti revitalisasi sungai, perbaikan drainase, pembangunan pompa air, hingga pemasangan CCTV.
“Sejumlah titik genangan menjadi kewenangan provinsi dan pemerintah pusat, sehingga diperlukan koordinasi yang kuat antarinstansi,” ujarnya.
Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, menambahkan bahwa sistem polder menjadi salah satu solusi penanganan banjir, meski normalisasi sungai masih terkendala kewenangan serta keberadaan bangunan di bantaran sungai.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang, jajaran kepala OPD, serta perwakilan Balai Besar terkait.
