SORONG, Catatan Jurnalist — Sejumlah warga yang tergabung dalam Forum Gerakan Peduli Papua (FGPP) melakukan aksi damai di depan halaman Kantor DPRD Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Senin (01/09/2025).
Aksi ini sebagai bentuk menyampaikan aspirasi dan penolakan terhadap Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar berkaitan penunjukan Ketua DPRD Kota Sorong periode 2025–2029.
FGPP menyatakan keberatan karena kursi Ketua dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kota Sorong diberikan kepada figur yang bukan orang asli Papua. Hal ini dinilai melukai perasaan masyarakat Papua dan menimbulkan keresahan terkait representasi politik orang asli Papua di lembaga legislatif.
“Kami ingin kursi Ketua DPRD Kota Sorong wajib diisi oleh orang asli Papua. SK yang sudah diterbitkan oleh DPP Partai Golkar mohon segera dirubah dan direvisi,” tegas Sekretaris Koordinasi Andreas Nikson Sowe.
FGPP menilai, meskipun aturan komisi pemilihan umum (KPU) tidak mewajibkan jabatan Ketua DPRD diisi orang Papua, namun secara moral dan keadilan representasi, jabatan tersebut seharusnya diberikan kepada putra daerah.
“Keputusan dari pusat berpotensi menghambat aspirasi masyarakat asli Papua terkait hak dasar, pendidikan, kesejahteraan, hingga pengelolaan sumber daya alam,” ungkapnya.
Forum Gerakan Peduli Papua mengajukan empat tuntutan penting sebagai aspirasi mereka yaitu:
- Meminta hak orang asli Papua dalam bingkai NKRI dikembalikan dalam persoalan penunjukan Ketua DPRD Kota Sorong.
- Menolak keputusan DPP Partai Golkar yang memberikan SK Ketua DPRD Kota Sorong kepada figur yang bukan orang asli Papua.
- Meminta DPP Partai Golkar segera merevisi SK Ketua DPRD Kota Sorong dan memberikan jabatan tersebut kepada orang asli Papua.
- Mengingat unsur pimpinan Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD Kota Sorong sudah dijabat oleh perwakilan non-Papua, maka kursi Ketua DPRD wajib diberikan kepada orang asli Papua.
DPRD Terima Aspirasi Forum Gerakan Peduli Papua Soal Penunjukan Ketua DPRD
Wakil Ketua II DPRD Kota Sorong Michael Ricky Taneri, serta Wakil Ketua I Syahrir Nurdin dan Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sorong turut hadir langsung mengawal massa aksi dan langsung Ucapan apresiasi kedatangan FGPP dengan cara damai dan tertib. Ia menegaskan DPRD sebagai rumah rakyat selalu terbuka menerima aspirasi masyarakat.
“Terima kasih kepada Forum Gerakan Peduli Papua sudah hadir di sini. Ini rumah teman-teman, aspirasi disampaikan dengan bebas, dan kami menerima dengan baik. Aspirasi ini tidak akan tinggal diam, kami akan rapatkan dan menyampaikan sesuai mekanisme yang ada,” ujar Michael.
Ia menambahkan, meski persoalan penunjukan Ketua DPRD merupakan hak internal partai politik, DPRD Kota Sorong akan meneruskan aspirasi tersebut secara kelembagaan ke DPP Partai Golkar.
Hal senada disampaikan Anggota DPRD Kota Sorong Derek F. Wamea. Ia menekankan bahwa seluruh proses tetap akan berjalan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
“Masalah hak silakan disuarakan, tetapi mekanisme yang ada di dalam lembaga ini tetap harus dijalankan. Aspirasi hari ini akan kami teruskan sesuai arahan pimpinan kepada DPP. Kami berharap semua tetap menjaga Kota Sorong sebagai rumah bersama,” imbuhnya Derek.
Aksi damai Forum Gerakan Peduli Papua menyoroti SK DPP Partai Golkar yang menunjuk Ketua DPRD Kota Sorong bukan dari kalangan orang asli Papua. Mereka mendesak agar jabatan Ketua DPRD diberikan kepada putra Papua sebagai representasi masyarakat lokal.
Laporan : Eskop Wisabla
