SORONG, Catatan Jurnalist — Gelombang penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) dan wacana penanaman kelapa sawit di Tanah Papua terus bergulir. Kali ini, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Dewan Pimpinan Komisariat (DPK) dari tiga komisariat—DPK Hukum UNAMIN, DPK FISIP UNAMIN, dan DPK Ekonomi Victory—menggelar aksi mimbar bebas bertajuk “Tolak PSN di Seluruh Tanah Papua” di Sorong City, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Jumat (23/1/2026).
Aksi yang diikuti puluhan mahasiswa tersebut menjadi ruang perlawanan terbuka terhadap kebijakan pembangunan nasional yang dinilai mengancam keberlangsungan hidup masyarakat adat Papua. Dalam orasi-orasi bergantian, massa menyuarakan kekhawatiran atas dampak lingkungan, sosial, hingga kultural dari rencana ekspansi perkebunan sawit berskala besar di wilayah Papua.
Ketua Komisariat Hukum GMNI DPK Hukum UNAMIN, Angki Pipi, menegaskan bahwa pembukaan lahan sawit secara masif di Papua Barat Daya berpotensi memicu deforestasi, pencemaran air, tanah longsor, serta hilangnya keanekaragaman hayati yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat adat.
“Proyek Strategis Nasional, khususnya sawit yang direncanakan pemerintah pusat di wilayah Papua, kami tolak. Tanah Papua bukan tanah kosong,” tegas Angki dalam orasinya.
Ia menilai PSN tidak membawa kesejahteraan, justru memperparah krisis iklim di Papua. Kebijakan pembangunan berbasis infrastruktur, perkebunan skala besar, hingga industri ekstraktif disebut hanya menguntungkan korporasi, sementara masyarakat adat terancam kehilangan ruang hidupnya.
“Bencana tidak memilih siapa korbannya. Karena itu seluruh masyarakat di Tanah Papua, khususnya Papua Barat Daya, harus bersatu menolak investasi perusahaan sawit,” lanjutnya.
Nada penolakan serupa disuarakan peserta aksi lainnya. Mereka menegaskan kehadiran mahasiswa bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk keprihatinan mendalam terhadap eksploitasi sumber daya alam Papua yang dinilai sarat kepentingan kapitalisme.
“Orang Papua bisa hidup tanpa PSN, bahkan tanpa negara. Tanah adat adalah rumah, napas hidup, dan ibu kami. Sebelum negara ada, masyarakat adat sudah ada. Namun hukum negara tidak pernah benar-benar memihak masyarakat adat,” seru salah satu orator.
Sementara itu, Ketua Komisariat Ekonomi Victory, Paulus Buto, menyoroti potensi konflik horizontal akibat masuknya PSN ke wilayah adat. Ia menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto pada 16 Desember 2025 terkait penanaman sawit di Papua sebagai ancaman serius bagi masa depan orang Papua.
“PSN bukan hanya memicu konflik antarmasyarakat adat, tetapi juga merusak hutan, menyebabkan deforestasi masif, ekosida, dan krisis iklim. Kami tidak mau Papua bernasib seperti Sumatera yang rusaknya akibat ulah manusia dan oligarki,” tegas Paulus.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti meningkatnya pendekatan militer di Tanah Papua. Mereka menilai kehadiran aparat bersenjata justru memperpanjang trauma masyarakat sejak 1961 hingga kini.
“Kami tidak butuh militerisme. Papua butuh pendidikan dan kesehatan. Kami mahasiswa, sebagai agen kontrol sosial, berdiri bersama rakyat,” ujar Paulus.
Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sorong, Alexsander Yenggwir, menambahkan bahwa investasi PSN tidak memberikan jaminan kesejahteraan bagi orang Papua. Sebaliknya, investasi tersebut memperparah kerusakan hutan serta mengancam flora dan fauna endemik Papua.
“Papua butuh pembangunan yang berkeadilan. Pendidikan dan kesehatan harus didahulukan. Manusia yang sehat dan cerdas baru bisa mengelola sumber daya alamnya sendiri,” katanya.
Ia juga menyinggung sejarah panjang investasi besar di Papua, seperti Freeport sejak 1967, yang menurutnya hanya menguntungkan elit kapitalisme global dan mengabaikan nasib masyarakat adat.
“Mahasiswa hadir untuk mengingatkan negara agar pembangunan tidak menjadi alat penindasan. PSN harus dikaji ulang secara menyeluruh dengan melibatkan rakyat,” tegasnya.
Aksi mimbar bebas berlangsung aman dan tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Di akhir aksi, massa menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu PSN serta melakukan konsolidasi lanjutan bersama elemen masyarakat sipil lainnya.
Laporan: Eskop Wisabla
