PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Kelahiran bayi di Kota Palembang ke depan diupayakan tidak lagi dibarengi dengan kerepotan orang tua mengurus dokumen administrasi kependudukan.
Melalui inovasi SINERGI 5.0 (Sistem Integrasi dan Kolaborasi Digital Governance 5.0), Pemerintah Kota Palembang tengah membangun layanan terintegrasi yang memungkinkan data kelahiran dari rumah sakit, puskesmas, klinik maupun bidan langsung terhubung dengan sistem administrasi kependudukan.
Konsep ini bahkan diproyeksikan menjadi “kado kelahiran” dari Pemerintah Kota Palembang, karena bayi yang baru lahir nantinya dapat langsung diproses dokumen kependudukannya tanpa orang tua harus bolak-balik mendatangi kantor pelayanan.
Project Leader SINERGI 5.0 yang juga Kepala BKPSDM Kota Palembang, Adi Zahri, S.I.Kom., mengatakan inovasi tersebut mengintegrasikan Mortality Data System (MDS) milik Dinas Kesehatan dengan sistem Lambidaro milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melalui API Bridge.
Menurut Adi, selama ini data bayi yang lahir di fasilitas kesehatan masih membutuhkan proses administrasi secara terpisah.
“Melalui integrasi tersebut, data kelahiran yang diinput oleh operator fasilitas pelayanan kesehatan dapat diteruskan secara digital sehingga proses administrasi kependudukan dapat dilakukan lebih cepat,” ujar Adi, Rabu 912/08/2026)
Dengan sistem tersebut, data kelahiran yang sebelumnya tersebar di masing-masing perangkat daerah dapat terhubung dalam satu alur layanan.
Dinas Kesehatan tetap dapat memanfaatkan data untuk kebutuhan kesehatan bayi, sementara Dinas Dukcapil dapat menggunakan data yang sama untuk mempercepat penerbitan dokumen administrasi kependudukan.
Bayi Lahir, Dokumen Kependudukan Diproses
Dalam implementasinya, dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA) dan akta kelahiran dapat diproses berdasarkan data kelahiran yang telah masuk ke dalam sistem.
Untuk dokumen yang masih membutuhkan bentuk fisik, proses pencetakan tetap dilakukan oleh Dinas Dukcapil.
“Ke depan, proses tersebut juga diarahkan agar dokumen yang telah selesai dapat dikoordinasikan untuk diserahkan melalui fasilitas kesehatan tempat bayi dilahirkan. Dengan demikian, orang tua tidak perlu kembali datang ke kantor Dukcapil hanya untuk mengurus dokumen kependudukan anak,” jelasnya.
Adi mengatakan SINERGI 5.0 merupakan proyek perubahan yang disusun dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan V Tahun 2026.
Dalam proyek tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang ditempatkan sebagai agregator, integrator sekaligus orkestrator layanan digital lintas perangkat daerah.
Quick win yang dipilih adalah mengintegrasikan data kelahiran MDS milik Dinas Kesehatan dengan Lambidaro milik Dinas Dukcapil melalui API Bridge.
Langkah ini menjadi fondasi menuju pelayanan administrasi kependudukan yang lebih proaktif. Masyarakat tidak lagi harus menjadi pihak yang menghubungkan satu layanan dengan layanan pemerintah lainnya.
Mulai Diuji di Sejumlah Fasilitas Kesehatan
Implementasi awal SINERGI 5.0 telah menghasilkan sejumlah capaian, mulai dari pembentukan tim efektif, koordinasi lintas sektor, penyusunan dan penandatanganan SOP tata kelola pertukaran data kelahiran, arsitektur interoperabilitas, dokumentasi API Bridge hingga uji coba menggunakan data dummy.
Program tersebut juga mulai diterapkan di sejumlah fasilitas kesehatan di Kota Palembang.
“Sekarang program ini sudah mulai berjalan di beberapa rumah sakit, puskesmas dan bidan di Palembang. Di antaranya di RSUD Palembang BARI, RSUD Gandus, Klinik Pak Haji dan Bidan Vitri Suzanti,” ungkap Adi.
Dengan integrasi tersebut, Pemkot Palembang menargetkan pelayanan administrasi kependudukan bagi bayi baru lahir dapat semakin cepat, sederhana dan terintegrasi.
Bayi lahir, data langsung terhubung, dokumen kependudukan pun diproses. Inilah konsep pelayanan publik yang diharapkan menjadi kado kelahiran bagi warga Palembang.
