JAKARTA, Catatan Jurnalist – Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite. Kebijakan ini menyasar masyarakat yang dinilai mampu dan ditargetkan mulai diterapkan sebelum memasuki 2027.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, sistem pembatasan pembelian Pertalite saat ini masih dalam tahap pengujian. Dalam skema tersebut, masyarakat yang masuk kelompok ekonomi mampu, khususnya desil 9 dan 10, nantinya tidak diperbolehkan membeli BBM bersubsidi.
“Mereka bisa saja yang di desil 9-10 tidak bisa beli yang bersubsidi. Mereka harus bayar harga Pertamax atau yang lain,” kata Purbaya di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Selain berdasarkan kondisi ekonomi, pemerintah juga akan mempertimbangkan jenis kendaraan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan kendaraan mewah menjadi salah satu kategori yang akan menjadi perhatian dalam penyaluran BBM bersubsidi.
“Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri (Keuangan) tadi,” ujar Bahlil.
HARGA PERTALITE DIPASTIKAN TIDAK NAIK
Bahlil menegaskan, pembatasan pembelian Pertalite bukan berarti pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi.
Pemerintah tetap berkomitmen menjaga harga BBM subsidi sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, meski harga minyak mentah dunia atau Indonesian Crude Price (ICP) mengalami perubahan.
“Pak Menteri bersepakat bahwa harga ICP dunia yang tidak menentu sampai sekarang, kami dua punya komitmen atas dasar perintah Pak Presiden bahwa harga BBM subsidi tidak akan naik,” tegas Bahlil.
Di sisi lain, harga BBM nonsubsidi akan lebih menyesuaikan dengan pergerakan harga minyak dunia.
“Ketika harga dunia itu turun maka harga yang nonsubsidi pun bisa melakukan penyesuaian dengan harga dunia. Kalau turun, ya turun. Kalau naik, ya terkoreksi juga untuk kenaikan,” lanjutnya.
KONSUMSI BBM TIDAK SERTA-MERTA TURUN
Purbaya menjelaskan, pembatasan Pertalite tidak serta-merta membuat konsumsi BBM nasional turun drastis.
Menurutnya, perubahan utama justru terjadi pada penerima manfaat subsidi. Kelompok masyarakat mampu yang sebelumnya menggunakan Pertalite akan diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi.
“Konsumsi mungkin akan sama, cuma subsidi akan berkurang karena sebagian terpaksa beli yang tidak bersubsidi,” jelas Purbaya.
Ia mengatakan sistem yang tengah diuji memungkinkan pemerintah melakukan pembatasan berdasarkan kendaraan maupun kelompok ekonomi.
“Yang jelas kita incar adalah yang atas saja supaya mereka beli sesuai dengan kemampuan mereka,” katanya.
DITARGETKAN BERLAKU AKHIR 2026
Pemerintah saat ini masih melakukan pengujian sistem untuk memastikan mekanisme pembatasan dapat berjalan efektif.
Purbaya mengatakan penerapan kebijakan tersebut ditargetkan mulai berjalan sebelum memasuki tahun anggaran 2027.
“Sebelum tahun depan. Akhir-akhir tahun lah,” pungkasnya.
Kebijakan tersebut diharapkan membuat penyaluran subsidi energi lebih tepat sasaran, sehingga anggaran subsidi dapat lebih banyak dinikmati masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
- Desil 1: Kelompok sangat miskin (10% penduduk dengan kesejahteraan terendah). Prioritas utama penerima bantuan sosial.
- Desil 2: Kelompok miskin. Berpeluang besar mendapat berbagai jenis bantuan pemerintah.
- Desil 3: Kelompok hampir miskin. Masuk dalam DTKS/DTSEN sebagai penerima program perlindungan sosial.
- Desil 4: Kelompok rentan miskin. Berada sedikit di atas garis kemiskinan, namun mudah terdampak guncangan ekonomi.
- Desil 5: Kelompok pas-pasan atau menengah bawah. Batas bawah kelompok non-rentan yang terkadang masih menerima bantuan terbatas.
- Desil 6: Kelompok menengah. Masuk kategori berkecukupan dan tidak menjadi prioritas bantuan sosial.
- Desil 7: Kelompok menengah atas. Rumah tangga dengan kondisi ekonomi stabil dan mapan.
- Desil 8: Kelompok kaya. Memiliki aset, fasilitas, dan pendapatan yang jauh di atas rata-rata.
- Desil 9: Kelompok sangat kaya. Tingkat pengeluaran dan kepemilikan aset yang tinggi secara signifikan.
- Desil 10: Kelompok elit atau super kaya (10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan tertinggi)
