JAKARTA, Catatan Jurnalist — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan di Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2/2026). Pelantikan ini menandai penguatan arsitektur kebijakan ekonomi nasional di tengah tantangan pertumbuhan dan stabilitas makroekonomi.
Usai dilantik, Juda Agung mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan penekanan khusus pada pentingnya koordinasi lintas kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Menurutnya, agenda besar pemerintahan tidak dapat berjalan efektif tanpa sinergi yang solid antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil.
“Pesan Presiden sangat jelas, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan merealisasikan program-program pemerintahan, diperlukan koordinasi yang kuat antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta kebijakan di sektor riil. Sinergi inilah yang akan membuat kebijakan lebih efektif ke depan,” ujar Juda Agung kepada awak media.
Terkait isu intervensi nilai tukar rupiah, Juda Agung menegaskan batas kewenangan yang tegas antara otoritas fiskal dan moneter. Ia menyebut kebijakan tersebut sepenuhnya berada dalam ranah Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
“Selama itu menyangkut kebijakan moneter, maka itu merupakan kewenangan Bank Indonesia,” tegasnya.
Dalam konteks penguatan integritas pejabat dan tata kelola kelembagaan, Juda Agung menilai langkah-langkah reformasi yang dilakukan Menteri Keuangan dalam beberapa bulan terakhir sudah berada di jalur yang tepat. Ia melihat penguatan tata kelola sebagai prasyarat penting bagi efektivitas kebijakan ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Juda Agung menyoroti nilai tambah dari sinergi antarlembaga yang ditopang oleh pertukaran pengalaman dan pemahaman lintas otoritas. Pengalamannya yang panjang di Bank Indonesia dan di lingkungan kebijakan fiskal dinilai menjadi modal strategis dalam menjembatani dua ranah kebijakan utama tersebut.
“Dengan pengalaman di otoritas moneter dan fiskal, sinergi kebijakan tentu akan lebih kuat. Begitu juga dengan Pak Thomas yang memiliki pengalaman di kedua sisi. Ini akan membuat koordinasi kebijakan lebih efektif dibandingkan jika masing-masing berjalan sendiri,” pungkasnya.
(BPMI Setpres)
