PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Menyikapi bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat, Medan, dan Aceh menjelang akhir tahun, Ditintelkam Polda Sumatera Selatan membangun sinergi bersama sejumlah instansi pemangku kebijakan dalam diskusi peduli lingkungan. Diskusi ini berfokus pada edukasi dan menyoroti kawasan hutan di Sumsel sebagai benteng utama pencegahan banjir dan tanah longsor, Rabu (24/12/2025).
Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi SDA Ekosistem Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Syafrul Yunardi, mengatakan secara topografi Sumsel memiliki karakter wilayah yang mirip dengan Aceh. Namun, Sumsel memiliki keunggulan dari sisi luasan kawasan hutan.
“Sumsel memiliki kawasan hutan yang cukup luas dan secara persentase telah melampaui standar nasional minimal 30 persen. Ini menjadi kunci utama dalam mitigasi banjir dan tanah longsor,” ujar Syafrul.
Menurutnya, keberadaan hutan lindung dan kawasan konservasi di daerah hulu sungai berperan besar dalam menahan debit air saat curah hujan tinggi. Sementara wilayah hilir relatif lebih aman selama kawasan hulu tetap terjaga.
Simak selengkapnya :
“Dengan menjaga hutan hari ini, kita bisa mencegah bencana di kemudian hari. Sumsel saat ini masih dalam kondisi aman,” tegasnya.
Syafrul menambahkan, pengawasan kawasan hutan dilakukan secara rutin melalui patroli, sosialisasi, serta monitoring aktivitas perusahaan pemegang izin, khususnya yang berkaitan dengan AMDAL. Wilayah Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Banyuasin menjadi fokus pengawasan karena memiliki kawasan hutan yang cukup luas.
BMKG: Puncak Musim Hujan Hingga Maret 2026
Kepala BMKG Sumatera Selatan Nandang Pangaribowo mengungkapkan bahwa Sumsel saat ini telah memasuki puncak musim hujan yang diprediksi berlangsung hingga April 2026.
“Sepanjang Desember ini, hampir seluruh wilayah Sumsel mengalami hujan. Puncak hujan diperkirakan terjadi pada Januari hingga Maret 2026, khususnya wilayah Sumatera bagian barat dan tengah,” jelas Nandang.
Wilayah yang perlu mendapat perhatian khusus antara lain Muara Enim, Lahat, OKU, OKU Timur, PALI, dan Prabumulih, terutama daerah perbukitan dan bantaran sungai.
BMKG terus memperkuat langkah mitigasi melalui peringatan dini yang disebarkan kepada pemangku kepentingan dan masyarakat melalui media sosial serta kanal resmi BMKG.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak panik dan tidak mudah terpengaruh informasi hoaks. Selalu ikuti informasi resmi dari BMKG,” tambahnya.
BPBD Sumatera Selatan Siaga Darurat
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Sumatera Selatan, Bobi Novian, menyampaikan bahwa BPBD Sumsel telah menetapkan status siaga tanggap darurat di sejumlah wilayah rawan bencana untuk periode 2025–2026.
“Beberapa daerah seperti Pagaralam, Prabumulih, OKI, Ogan Ilir, Lubuklinggau, OKU, dan OKU Selatan masuk dalam wilayah siaga. Sarana dan prasarana kami siapkan selama 24 jam,” katanya.
BPBD juga terus melakukan sosialisasi pencegahan bencana dan edukasi ramah lingkungan kepada masyarakat dan pelajar, terutama di daerah rawan banjir dan longsor.
Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Ingatkan Kepatuhan Lingkungan
Dari sisi lingkungan hidup, Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Lingkungan dan Pertanahan DLHP Sumsel, Benni Yusnandarsyah, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap izin lingkungan dan AMDAL.
“Masih terdapat aktivitas usaha yang tidak patuh terhadap aturan lingkungan. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor,” ujarnya.
Benni mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang merusak lingkungan, khususnya di wilayah rawan longsor. Ia juga menegaskan adanya sanksi hukum bagi pelaku perusakan hutan.
“Merusak hutan dapat dikenakan sanksi pidana dan denda hingga Rp10 miliar. Jika menyebabkan korban jiwa, ancamannya bisa penjara hingga tiga tahun,” tegasnya.
Ia menutup dengan pesan, “Kita jaga alam, maka alam akan menjaga kita.”
Laporan: Dede Sunarya
