PALEMBANG, Catatan Jurnalis – Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru resmi menunjuk Wakil Bupati Muara Enim Sumarni sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Muara Enim menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Muara Enim, Edison.
Penunjukan tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Plt Bupati Muara Enim yang dilakukan langsung oleh Gubernur Herman Deru di Griya Agung, Palembang, Rabu (10/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Sumarni mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang tengah berjalan serta tetap menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Hari ini kita berkumpul dalam suasana keprihatinan atas ujian yang sedang dihadapi Kabupaten Muara Enim. Atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim, kami menghormati sepenuhnya proses yang dilakukan aparat penegak hukum. Kita doakan yang terbaik agar semuanya dapat berjalan dengan baik,” ujar Sumarni.
Ia mengakui amanah sebagai Plt Bupati yang diterimanya di tengah situasi tersebut merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan demi menjaga keberlangsungan roda pemerintahan.
Menurutnya, langkah cepat Gubernur Sumsel dalam menerbitkan SK Plt menjadi bukti komitmen pemerintah provinsi untuk memastikan tidak terjadi kekosongan kepemimpinan di Muara Enim.
“Kami mengapresiasi respons cepat Bapak Gubernur. Dengan adanya penunjukan ini, roda pemerintahan tetap berjalan dan seluruh program pelayanan kepada masyarakat dapat terus dilaksanakan,” katanya.
Sumarni juga langsung menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tetap bekerja secara profesional dan menjaga kekompakan di tengah masa transisi kepemimpinan.
“Saya tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu saya mengajak seluruh OPD untuk tetap solid, fokus pada tugas masing-masing, dan mengesampingkan ego sektoral. Jangan panik, mari bersama-sama memastikan pemerintahan tetap berjalan dengan baik,” tegasnya.
Ia memastikan seluruh layanan publik di Kabupaten Muara Enim, mulai dari pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan hingga pelayanan sosial lainnya, akan tetap berjalan normal tanpa gangguan.
“Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terhenti. Semua kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi prioritas dan diselesaikan dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sumarni menilai peristiwa yang menimpa pimpinan daerah sebelumnya harus menjadi momentum evaluasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Peristiwa ini menjadi alarm bagi kita semua. Ke depan pengawasan internal akan diperketat dan seluruh proses pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai aturan yang berlaku,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Sumarni mengimbau masyarakat Muara Enim untuk tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang belum jelas kebenarannya.
“Mari kita sikapi situasi ini dengan bijak. Jangan mudah terprovokasi oleh isu maupun rumor yang belum tentu benar. Yang terpenting sekarang adalah menjaga kondusivitas daerah dan bersama-sama mendukung agar pemerintahan tetap berjalan demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
