PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Palembang menyampaikan sejumlah catatan kritis namun konstruktif terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Palembang Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II mengagendakan emandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggun Jawaban (LKPJ) Wali Kota Palembang, Senin (30/03/2026).
Ketua DPRD Kota Palembang, Ali Subri menegaskan bahwa pembahasan LKPJ menjadi momentum penting bagi legislatif untuk mengevaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sekaligus memberikan masukan strategis kepada pemerintah kota.
“Pembahasan LKPJ ini menjadi ruang bagi DPRD untuk menilai kinerja OPD. Mana yang masih kurang akan kita beri masukan, dan yang sudah baik akan kita dorong agar lebih maksimal lagi ke depan. Legislatif dan eksekutif harus berjalan sejalan,” ujarnya.
Ia juga menyinggung sejumlah persoalan yang menjadi perhatian, seperti kerusakan jalan, penerangan jalan umum, hingga pengelolaan sampah. DPRD memastikan akan menyampaikan masukan kepada Wali Kota agar perbaikan dapat segera dilakukan.
“Insyaallah kerusakan jalan akan kita sampaikan. Program lampu jalan juga terus berjalan, kita harapkan Palembang semakin terang. Untuk pengelolaan sampah, kinerjanya sudah cukup baik dan akan terus ditingkatkan,” tambahnya.
Sementara itu, dalam pandangan umumnya, Fraksi NasDem melalui Juru bicara Fraksi NasDem, Arris Al Kautsar mengapresiasi penyampaian LKPJ oleh Wali Kota, namun menegaskan bahwa laporan tersebut harus benar-benar mencerminkan dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar capaian administratif.
“Sektor infrastruktur dan pendidikan yang dinilai masih memerlukan perhatian serius. Menurutnya, banyak ruas jalan di Kota Palembang yang mengalami kerusakan parah, sementara fasilitas pendidikan di sejumlah sekolah belum memadai. Pemerintah kota perlu segera melakukan perbaikan jalan dan mengevaluasi sarana prasarana pendidikan agar sesuai dengan standar pelayanan,” tegasnya.
Di bidang ekonomi, Fraksi NasDem juga menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025. Pemerintah didorong untuk menghadirkan inovasi dan terobosan guna meningkatkan pendapatan pada tahun 2026.
Selain itu, sektor kesehatan dan sosial turut menjadi perhatian. Fraksi NasDem meminta agar pelayanan kepada masyarakat lebih ditingkatkan serta program-program yang dijalankan benar-benar merata dan tepat sasaran.
Terkait kinerja OPD, Fraksi NasDem mengapresiasi capaian secara kuantitatif, namun menilai dampaknya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Evaluasi menyeluruh dinilai perlu dilakukan agar kinerja OPD lebih berorientasi pada hasil nyata.
Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya evaluasi masa transisi pemerintahan. Setelah satu tahun kepemimpinan Wali Kota, perencanaan pembangunan lima tahun ke depan diharapkan lebih adaptif dan mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat.
baca juga:
Tak hanya itu, penertiban jabatan Pelaksana Tugas (PLT) dan Pelaksana Harian (PLH) yang telah melewati batas waktu juga menjadi sorotan. Hal ini dinilai penting untuk menjaga tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, transparan, dan berbasis sistem merit.
Di sisi lain, Fraksi NasDem turut mengkritisi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dinilai masih memiliki kelemahan dalam perencanaan anggaran, khususnya yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan masyarakat serta kurangnya sinkronisasi antar program.
Untuk itu, Pemerintah Kota Palembang didorong memastikan TAPD yang profesional dan kompeten guna menghindari kesalahan dalam penyusunan APBD, terutama APBD Induk Tahun 2026.
baca juga : https://www.catatanjurnalist.com/dugaan-pelanggaran-perkebunan-di-banyuasin-menguak-ade-pramanja-desak-penindakan-soroti-hgu-hingga-hak-pekerja/
Melalui berbagai catatan tersebut, Fraksi NasDem berharap LKPJ tidak hanya menjadi laporan formal, tetapi benar-benar menjadi instrumen evaluasi guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Kota Palembang.
Laporan : Vichy Ayusda
