PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Ketua DPRD Sumatera Selatan Andie Dinialdie menemui ratusan mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor DPRD Sumsel, Senin (15/6/2026). Aksi yang mengusung tema “Indonesia Darurat” tersebut diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sumsel yang menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah pusat.
Massa aksi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari berbagai kampus mulai berdatangan ke Gedung DPRD Sumsel pada siang hari. Secara bergantian, mahasiswa menyampaikan orasi mengenai berbagai persoalan yang dinilai menjadi perhatian masyarakat, mulai dari kondisi ekonomi, distribusi bahan bakar minyak (BBM), hingga sejumlah program pemerintah yang dianggap perlu dievaluasi.
Koordinator BEM Nusantara Sumatera Selatan, Ilham, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai berdampak langsung kepada masyarakat.
Dalam dialog bersama peserta aksi, Andie Dinialdie menjelaskan bahwa sejumlah tuntutan yang disampaikan mahasiswa, seperti kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun penetapan harga BBM, merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Meski demikian, ia menegaskan DPRD Sumsel tetap akan menjalankan fungsi penyaluran aspirasi masyarakat kepada pihak yang berwenang.
“Aspirasi yang disampaikan mahasiswa hari ini akan kami teruskan dan perjuangkan sesuai mekanisme yang berlaku. DPRD Sumsel siap menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah pusat,” ujar Andie di hadapan massa aksi.
Sebagai bentuk komitmen dalam mengawal aspirasi tersebut, Andie menawarkan keterlibatan perwakilan mahasiswa untuk turut serta dalam penyampaian aspirasi ke tingkat nasional.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar mahasiswa dapat menyampaikan langsung pandangan dan tuntutannya kepada pemerintah pusat serta lembaga terkait.
“Kami membuka ruang bagi perwakilan mahasiswa untuk ikut menyampaikan aspirasi secara langsung ke Jakarta agar suara yang disampaikan hari ini dapat didengar oleh pihak yang memiliki kewenangan,” katanya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama, yakni menolak pemborosan penggunaan APBN, meminta evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP), mendesak perbaikan distribusi BBM, menempatkan TNI dan Polri sesuai fungsi dan tugasnya, serta mengusut tuntas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis hak asasi manusia.
Aksi berlangsung tertib di bawah pengawalan aparat keamanan. Setelah menyampaikan aspirasi dan melakukan dialog dengan pimpinan DPRD Sumsel, massa mahasiswa membubarkan diri secara kondusif.
DPRD Sumsel menyatakan akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa sesuai kewenangan yang dimiliki serta meneruskannya kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
