PALEMBANG, Catatan Jurnalist — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025, Jumat (26/6/2026).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumsel H. Nopianto tersebut menjadi forum bagi seluruh fraksi untuk menyampaikan hasil evaluasi, apresiasi, sekaligus berbagai catatan strategis terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, M. Hasan Haikal, menilai pelaksanaan APBD 2025 secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Meski demikian, Fraksi Golkar meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin efektif, transparan, dan akuntabel.
Senada dengan itu, Fraksi Partai Gerindra melalui Richa Novliyanti menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 layak diapresiasi. Namun, fraksinya memberikan sejumlah catatan penting, terutama terkait masih tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang dinilai perlu menjadi perhatian serius agar perencanaan dan penyerapan anggaran ke depan lebih optimal.
Sementara itu, Fraksi Partai NasDem melalui Ardi Fitriansyah menilai pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025 telah memberikan manfaat bagi masyarakat Sumatera Selatan. Fraksi NasDem juga mengapresiasi berbagai program pembangunan yang telah direalisasikan sepanjang tahun anggaran tersebut.
Adapun Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN pada prinsipnya menerima serta memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, seluruh fraksi tetap menyampaikan berbagai masukan konstruktif sebagai bentuk fungsi pengawasan DPRD agar pengelolaan anggaran daerah semakin efektif, efisien, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Melalui pemandangan umum fraksi-fraksi tersebut, DPRD Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, sekaligus memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Rapat paripurna turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan Edward Candra yang mewakili Gubernur Sumatera Selatan. Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan umumnya, pimpinan sidang memutuskan rapat diskors hingga Senin mendatang untuk mendengarkan jawaban Gubernur Sumatera Selatan atas seluruh pemandangan umum yang telah disampaikan DPRD.
