SORONG, Catatan Jurnalist- Sekretaris Bappeda Papua Barat Daya Fransiskus Krimadi menyebut, Standar operasional perencanaan pembangunan Daerah adalah langkah strategis untuk pastikan semua perencanaan pembangunan di Papua Barat Daya yang berkelanjutan.
“Agar mekanismenya bisa konsisten, supaya ada efisiensi serta efektif,” ujar kepada wartawan media ini disaat wawancari di Hotel panorama kota Sorong PBD kegiatan Penyusunan dokumen Standar operasional Prosedur Focus Group Discusion (FGD), Selasa (16/09/2025).
“Ini tujuan kita lakukan di hari ini untuk kami dari Provinsi Papua Barat Daya dengan seluruh OPD, kita memastikan internal kita dulu. Langkah kesiapan program dari teman-teman di setiap OPD untuk menyatukan satu pemahaman lalu Setelah itu, jika Tuhan izinkan, kita akan keluar ke mitra Stakeholder lain di luar,” ungkapnya.
Sementara itu sekretaris Bappeda, Fransiskus Krimadi menyampaikan bahwa setidaknya 12 SOP utama akan dirumuskan, antara lain:
- SOP Penyusunan RPJPD Provinsi Papua Barat Daya.
- SOP Penyusunan RPJMD dan LKPJ.
- SOP Penyusunan Renstra, Renja, dan RKPD.
- SOP Evaluasi Dokumen Perencanaan
- SOP Pelaksanaan Musrenbang.
- SOP Penyampaian dari DPR dan aspirasi masyarakat.
- SOP Penanganan Proposal dari masyarakat.
- SOP Tahapan Konsultasi Publik dan Koordinasi Antar-Instansi.
“Ya kegiatan ini ada tiga tahap yang hari ini kita lakukan itu ya di awal atau tahap awal nanti setelah dari masukan dari Bapak Ibu dari perencanaan OPD kami akan tindaklanjuti ada tahap yang antara. Setelah itu nanti kami ada rancangan akhirnya atau penetapan akhirnya jadi target kami sebelum akhir bulan tahun Oktober atau November bisa dokumennya sudah siap,” ungkap Fransiskus Krimadi.
Laporan: Eskop Wisabla
